padangtime.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk melakukan penghitungan kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan ke SMA Negeri 9 Padang sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis, Selasa (6/1/2026).
Muhidi menegaskan bahwa Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) merupakan elemen krusial yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” ujar Muhidi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga meminta pihak SMA Negeri 9 Padang agar segera melakukan pendataan terhadap kerusakan peralatan dan fasilitas sekolah akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada 27 November 2025 lalu.
“Kerusakan yang terjadi harus segera dihitung dan dilaporkan. Ini akan menjadi bahan kebijakan untuk menyusun perencanaan dan menentukan alokasi anggaran yang tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahapan ini menjadi fase penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Menurutnya, ketepatan data serta perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. (pt)
