PADANG – Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Polda Sumbar pada Senin (21/4) dengan mengingatkan pentingnya etika dan dialog dalam penyampaian aspirasi.
Menurut Muhidi, demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun demikian, penyampaiannya tetap harus memperhatikan norma kesopanan dan nilai-nilai lokal.
“Undang-Undang membolehkan menyampaikan aspirasi, tapi di Sumbar kita punya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, jadi tentu harus tetap saling menghargai,” ujarnya, Kamis (24/4).
Ia juga menekankan pentingnya substansi dalam aksi, yakni memiliki tema dan tujuan yang jelas. Muhidi menyayangkan penolakan ajakan dialog oleh mahasiswa saat Kapolda Sumbar membuka ruang diskusi.
“Dialog itu penting sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah. Kalau ada ajakan dialog, itu semestinya dimanfaatkan dengan baik,” ucapnya.
Muhidi mengajak mahasiswa untuk tetap menyampaikan aspirasi secara santun, dengan memperhatikan etika, moral, dan ketertiban umum. “Kami DPRD siap menampung aspirasi, asalkan jelas dan konstruktif, agar bisa ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan kami,” tutupnya. (pt)
