padangtime.com | Kabar baik datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemerintah Kota Padang dinyatakan terbaik di Sumatera Barat.
Pernyataan itu terungkap saat Rapat Tim Pengelola JDIH Pemko Padang, Rabu (12/2/2025).
“Website JDIH Pemko Padang salah satu JDIH terbaik di Sumatera Barat,” ungkap Penyusun Abstraksi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Rahayu Maifrida saat rapat di Ruang Bagian Hukum Setdako, Balaikota Padang.
Diakui Rahayu, website JDIH yang dikelola Bagian Hukum Setdako Padang punya kelebihan tersendiri. Website tersebut terkelola dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan digitalisasi.
“Terbukti (website) banyak perbaikan fitur, yang di dalamnya semakin canggih, dilengkapi dengan suara, penggunaan AI, dan memanfaatkan apapun dalam ketertarikan,” katanya.
Rahayu berharap, website JDIH Pemko Padang semakin baik ke depannya. Menjadi rujukan bagi siapa saja.
“Kita harapkan JDIH Pemko Padang meraih penghargaan di tahun ini dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” harapnya.
Website JDIH milik Pemko Padang memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Siapa saja dapat mengakses informasi hukum melalui alamat www.jdih.padang.go.id.
Selain memiliki website JDIH, Pemko Padang juga memiliki perpustakaaan JDIH. Pojok baca JDIH terdapat di tiap lantai Gedung Balaikota Padang di Air Pacah.
Perpustakaan dan pojok baca JDIH tersebut mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Penyuluh Hukum Ahli Madya Mainofri mengapresiasi keberadaan perpustakaan dan pojok baca JDIH Pemko Padang.
“Tentunya kami mengapresiasi keberadaan perpustakaan dan pojok baca JDIH ini, semua itu sudah dibekali agar lebih baik dan tinggal penyempurnaan, bahkan di perpustakaan dan pojok baca terdapat informasi dan buku hukum yang diperlukan masyarakat,” ungkap Mainofri.
Mainofri berharap perpustakaan dan pojok baca JDIH milik Pemko Padang lebih dikenal masyarakat luas. Sehingga menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan produk dan informasi hukum.
“Kita harapkan nantinya pengelola JDIH lebih aktif dan kreatif dalam memberikan informasi ke masyarakat tentang keberadaan JDIH dan pustaka,,” harapnya.
Selama ini Bagian Hukum Setdako Padang membentuk Tim Pengelola JDIH. Personil pengelola JDIH berasal dari sejumlah OPD di Pemko Padang. (Charlie)
