padangtime.com – Gubernur Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Barat yang batal dipotong segera ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Ia juga meminta agar penyaluran TKD disertai petunjuk pelaksanaan dan teknis sehingga daerah memiliki pedoman jelas dalam pemanfaatannya.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami membutuhkan banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak dan juknisnya agar daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” ujar Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi melaporkan kondisi pasca bencana hidrometeorologi di 16 kabupaten/kota dengan total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun. Data korban tercatat 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka, dan 10.854 jiwa mengungsi, dengan total masyarakat terdampak lebih dari 230 ribu jiwa.
Pemprov Sumbar menggunakan website satu data kebencanaan yang dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi informasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan kunjungan kerja ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat pascabencana. Sebelumnya, rombongan telah meninjau sejumlah titik kerusakan di Padang untuk melihat kondisi warga terdampak. Ia memastikan Komisi II akan menyuarakan aspirasi terkait TKD saat bertemu kementerian terkait.
(Adpsb/nov/bud)
