padangtime.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, serta anggota dewan. Dari pihak Pemprov Sumbar hadir Wakil Gubernur Vasco Ruseimy bersama jajaran OPD.
Muhidi menyampaikan, pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya, Gubernur Sumbar telah menyampaikan LKPJ pada 16 Maret 2025 yang memuat capaian kinerja selama satu tahun anggaran.
“Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan melalui komisi bersama OPD dan pendalaman Panitia Khusus. Hasilnya, penyelenggaraan pemerintahan 2025 dinilai berjalan baik meski menghadapi efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.
DPRD memberi apresiasi atas capaian program, namun mencatat sejumlah kelemahan seperti pengelolaan keuangan belum optimal, target pendapatan tidak tercapai, serta program yang belum terlaksana. Sektor pendidikan, PU, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.
DPRD meminta laporan tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan. Sementara itu, Wagub Vasco mengakui masih ada kekurangan dan menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (pt)
