padangtime.com | Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan kunjungan kerja ke Nagari Taratak Tangah Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Selasa (13/5), guna meninjau langsung kondisi Bendungan Irigasi Lumpo II yang rusak akibat banjir sejak 2021. Bendungan sepanjang 250 meter itu merupakan sumber irigasi utama bagi lima nagari, yakni Taratak Tangah Lumpo, Lumpo, Balai Sinayan, Sungai Gayo Lumpo, dan Sungai Sariak Lumpo, serta sebagian wilayah Kecamatan Bayang.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa perbaikan bendungan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama bagi Pemerintah Kabupaten untuk segera menanganinya.
“Kalau sekarang APBD kita tidak ada, karena kita mengalami efisiensi anggaran. Namun demikian, akan saya upayakan melobi pemerintah provinsi dan pusat. Mudah-mudahan saja bisa kita dapatkan anggarannya,” ujar Hendrajoni di hadapan warga.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur vital ini. Ia telah menginstruksikan dinas terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen teknis guna mendukung proses pengajuan bantuan ke pemerintah yang lebih tinggi.
“Kita paham betul bahwa irigasi adalah kebutuhan pokok petani. Maka dari itu, saya akan terus perjuangkan agar bendungan ini segera diperbaiki,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberadaan bendungan ini tidak hanya penting untuk pertanian, tetapi juga untuk mitigasi bencana dan perlindungan fasilitas umum. Ia memperingatkan risiko penggerusan tebing sungai yang dapat berdampak pada permukiman dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Lumpo.
Sementara itu, Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo, Dewel Coli Vetra, menyampaikan bahwa kerusakan bendungan telah berdampak besar terhadap kehidupan warga. Sekitar 400 kepala keluarga yang mayoritas petani, kesulitan mengakses air irigasi, sehingga produksi pertanian menurun.
“Sejak bendungan ini rusak, masyarakat kesulitan turun ke sawah. Semua sangat bergantung pada saluran irigasi ini,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak nagari telah beberapa kali mengajukan proposal ke pemerintah provinsi dan balai, namun belum mendapat respons.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dapat memperjuangkan pembangunan batu jeti untuk menahan tebing sungai agar dampaknya tidak meluas,” tutupnya. (pt)
