Tag: TMMD DEMAK
-
Sekwan DPRD Sumbar, Raflis Terima Kunjungan Komisi 1 DPRD Agam
PadangTIME.com ~ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. Raflis SH, MH menerima secara resmi kunjungan pimpinan dan anggota komisi I DPRD Kabupaten Agam di ruang kerja Sekwan DPRD Sumbar, Padang, Rabu, 13 Juli 2022.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis mengatakan, pihaknya memberikan pencerdasan soal tugas kewenangan wakil rakyat, agar kedepan pimpinan dan anggota dapat lebih paham dan mengerti.
“Kita sangat apresiasi dan terimakasih atas kunjungan pimpinan dan anggota komisi I DPRD Kabupaten Agam mengunjungi DPRD Provinsi Sumbar. Semoga ilmu diberikan dapat menjadi amal ibadah dan bermanfaat,” ujar Raflis peraih penghargaan kategori khusus Tokoh Peduli Penyiaran Sumatera Barat tahun 2019 ini.
Menurut Raflis, pihaknya juga menyinggung soal dasar hukum mengenai pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan ketentuan jumlah dan jenis pakaian dinas yang akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu,” ujar Raflis disebut- sebut calon kuat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan akan datang ini.
Lanjut Raflis, pihaknya mendorong kepada pimpinan dan anggota komisi I DPRD Kabupaten Agam terus memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Agam umumnya dan khususnya aspirasi masyarakat Dapil.
“Memperjuangankan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bagian sumpah jabatan anggota dewan di dapilnya,” ujar Raflis didampingi Kasubag Humas Protokol dan publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dahrul Idris.
Tampak Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menjamu pimpinan dan anggota DPRD komisi I Kabupaten Agam mempersiapkan hidangan makan siang sangat lezat dan nikmat sekali. (pt)
-
Bupati Rusma Yul Anwar : Data Penerima Bansos Harus Valid Dan Akurat
Padang TIME – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menegaskan, pemutakhiran data penerima manfaat program bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 harus dilakukan dengan baik dan berkala sehingga program bantuan sosial yang digulirkan tepat sasaran.
Demikian disampaikan Bupati Rusma Yul Anwar ketika menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan di ruang rapat bupati, Jumat (1/4).
Untuk validasi data penerima Bansos ini Bupati meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dinas teknis yang membidanginya untuk melakukan upaya perbaikan seperti melakukan kegiatan bimbingan teknis dan validasi basis data secara terpadu.
Lebih lanjut bupati mengatakan, dinsos dan pihak terkait lainnya mesti menyamakan persepsi agar data penerima Bansos menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat penetapan sasaran penerima Bansos.
“Oleh karena datanya bersifat dinamis maka petugas harus memverifikasi dan memvalidasi data itu kembali sesuai dengan variabel-variabel kemiskinan yang ada dengan melihat langsung kondisi individu yang terdaftar dalam data penerima Bansos,” ungkap bupati.
Saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 4.358 orang dinyatakan tidak layak menerima Bansos. Data tersebet diketahui dari uji publik peneima bansos oleh dinas terkait.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus didukung dengan data yang akurat, karena masih ada laporan keluarga mampu yang kini tercatat sebagai penerima program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
“Karena itu perlu dilakukan uji publik, karena capaian penurunan kemiskinan tidak sesuai dengan besarnya biaya yang digelontorkan,” ungkap bupati.
Dikatakan, uji publik dilakukan dengan memajang data dan nama para penerima di beberapa pusat keramaian mulai dari tingkat kampung, nagari dan kantor camat yang ada di Pesisir Selatan.
Masyarakat diminta untuk melaporkan pada kepala kampung, walinagari atau camat terkait siapa saja dari KPM yang tidak layak menerima seperti perangkat nagari, keluarga mampu dan yang pindah.
Selanjutnya, dari hasil uji publik kata bupati pemerintah kabupaten mengusulkan secara online pada pemerintah pusat mengganti nama-nama tersebut dengan yang pantas sebagai penerima program.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Wendra Rovikto menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan kegiatan Uji Publik KPM program perlindungan sosial yang ditujukan terhadap masyarakat penerima PKH, BPNT, PBI APBN, PBI APBD dan KIP.
Ia lebih lanjut menyebutkan, adanya hasil Uji Publik KPM ini diharapkan agar masyarakat mengetahui dan menilai sendiri layak atau tidak layaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program-program perlindungan sosial tersebut.
“Hasil penilaian masyarakat tersebut akan dibawa ke musyawarah nagari untuk pengesahannya. Selanjutnya, hasil musyawarah nagari akan dilanjutkan dengan pengesahan kepala daerah untuk menghapuskannya dari penerima manfaat program,” ucapnya.
Disebutkan Wendra, untuk tim yang melaksanakan Uji Publik KPM tersebut berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah kecamatan.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan harus didukung dengan data yang akurat, karena masih ada laporan keluarga mampu yang kini tercatat sebagai penerima program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
“Karena itu perlu dilakukan uji publik, karena capaian penurunan kemiskinan tidak sesuai dengan besarnya biaya yang digelontorkan. Uji publik dilakukan dengan memajang data dan nama para penerima di beberapa pusat keramaian mulai dari tingkat kampung, nagari dan kantor camat yang ada di Pesisir Selatan,” sebutnya.
Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk melaporkan pada kepala kampung, walinagari atau camat terkait siapa saja dari KPM yang tidak layak menerima seperti perangkat nagari, keluarga mampu dan yang pindah.
Selanjutnya, dari hasil uji publik kata bupati pemerintah kabupaten mengusulkan secara online pada pemerintah pusat mengganti nama-nama tersebut dengan yang pantas sebagai penerima program. (pt)
-
Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo Pantai Bungus Butu penyusunan Batu Grip atasi Abrasi
Padang TIME.com- Masa reses pada persidangan ketiga tahun 2021,
Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuk Rajo Lelo baru-baru ini telah menjemput aspirasi masyarakat ke daerah pemilihannya (Dapil) I Kota Padang.
kegiatan Reses tersebut,menurut Indra telah diadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat (konstituen) dan Stake Holders guna menyerap usulan/aspirasi masyarakat dan identifikasi masalah yang terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Bekerja Untuk Semua. Senantiasa selalu berupaya untuk melakukan pembangunan sumber daya serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai penunjang aktifitas masyarakat.
Lobi dan kunjungan kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan merupakan suatu langkah penting dalam mencapai semuanya.
Dijelaskan Indra,disamping mengadakan pertemuan dengan Masyarakat di beberapa tempat di Kota Padang, kegiatan Reses juga dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan lapangan terhadap pembangunan Infrastruktur, Normalisasi, irigasi, perumahan kumuh, rumah tidak layak huni, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, meninjau sarana rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Dari pertemuan dengan konstituen dan peninjauan lapangan di daerah tersebut,Indra Dt.Rajo Lelo menjelaskan.
usulan bantuan rehab rumah tidak layak huni di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, bukan hanya terkait dengan persoalan atap, lantai, dan dinding rumah saja, melainkan terkait juga dengan sarana prasarana pendukungnya seperti keterjangkauan akses dan ketersediaan jumlah air bersih, serta akses sanitasi baik untuk pengelolaan sampah maupun air limbah rumah tangga, Serta perlunya Pembangunan batu grib dibungus teluk kabung untuk meminimalisir dampak abrasi pantai .
Indra Dt Rajo Lelo Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar dari Fraksi Partai PAN dan yang juga Ketua PSSI Sumbar mengatakan bahwa yang sangat penting bagi masyarakat Bungus Teluk Kabung, yaitu upaya perbaikan lapangan sepak Bola SD 01 Pasar Laban dan daerah Aliran sungai Batang Air Timbulun pada anggaran tahun 2022 nanti. Lapangan sepak bola SD 01 bukan hanya tempat berlatih ataupun bertanding, lebih dari itu, lapangan sepak bola SD 01 Pasa Laban merupakan identitas kita masyarakat Bungus Teluk Kabung.
Pada kesempatan itu Indra mengatakan.Dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan pembangunan perlu dilakukan koordinasi dan singkronisasi antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini seluruh instansi, baik Pemerintah, maupun swasta yang terlibat, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat di Daerah Pemilihan menurut Indra,perlu segera ditampung dan diakomodir kedalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 serta ditindak lanjuti dengan melihat skala prioritas sesuai kewenangan, demi terciptanya pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dt Rajo Lelo berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran yang terkait untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Padang, guna menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD sesuai dengan kewenangan.
Untuk terciptanya singkronisasi program kegiatan dan ketersediaan anggaran pembangunan, Indra berharap, Gubernur beserta jajaran yang terkait untuk melakukan koordinasi dengan Walikota di daerah pemilihan Sumbar I, agar menyediakan dana pendamping dalam APBD yang berkaitan dengan program-program yang memerlukan dukungan dana yang cukup besar (tn)
-
Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif dan Sekwan DPRD Padang Terima Penghargaan Kepramukaan
Padang TIME.com -Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar menerima tanda penghargaan kepramukaan dari Kwartir Nasional, Selasa, 1 September 2020. Keduanya merupakan Pembina Gerakan Pramuka Kota Padang yang menerima penghargaan dharma bakti. Selain mereka berdua, tanda penghargaan dharma bakti juga diterima oleh Sekda Kota Padang Amasrul, Kepala BPBD Barlius, Kadispora Mursalim, dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Penyerahan penghargaan ditandai dengan pemasangan tanda penghargaan oleh Wali Kota Padang yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi di Gedung Serbaguna Bagindo Aziz Chan.Mewakil Wali Kota Padang yang juga selaku Kamabicab Gerakan Pramuka Kota Padang Edi Hasymi menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang tentu sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas penerimaan penghargaan nasional tersebut.
“Selamat kepada Kakak-kakak pembina Gerakan Pramuka Kota Padang yang menerima penghargaan ini. Semoga keteladanan, pengabdian dan kerjasama Kakak-kakak dalam meningkatkan aktivitas dan kualitas Gerakan Pramuka di Kota Padang dapat menjadi contoh dalam membina anak bangsa guna memajukan Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini,” harap Edi bersemangat.
Sementara itu, Zulhardi menyambut baik peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 telah mengangkat tema “Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara”. Zulhardi selama ini dikenal sebagai aktivis yang konsen dalam membina generasi muda, terutama di PMI, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya. “Tentu saja penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kami. Dan kedepan menjadi pemacu semangat dalam membina gerakan pramuka,” katanya.
Dalam kegiatan yang tetap mengacu standar protokol kesehatan tersebut, juga dihadiri Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Ketua Majelis Pembimbing Ranting, Ketua-ketua Kwartir Ranting Kota Padang dan Pengurus Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Kota Padang.(02)
