padangtime.com – DPRD Sumatera Barat mulai memperketat pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menyoroti sektor Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu potensi utama pada 2026.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, usai rapat paripurna terkait laporan reses dan pembukaan masa sidang baru, Rabu (29/4/2026).
Di tengah menurunnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat, DPRD menilai penguatan fiskal menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Tidak mungkin kita bicara pembangunan tanpa fiskal yang kuat. Karena itu PAD, termasuk Pajak Air Permukaan, kita kawal serius,” katanya.
Untuk memastikan target tercapai, DPRD melalui Banggar dan komisi akan meningkatkan intensitas koordinasi dengan TAPD. Rapat rutin dijadwalkan setiap satu hingga dua bulan, sementara evaluasi komisi dilakukan tiap bulan.
Selain fokus pada PAD, DPRD juga membawa hasil reses masyarakat untuk diperjuangkan dalam perencanaan daerah. Aspirasi tersebut diharapkan masuk dalam RKPD 2027 dan dibahas pada KUA-PPAS.
Di sisi lain, DPRD tetap menjalankan fungsi utamanya, mulai dari legislasi hingga pengawasan. Sejumlah Ranperda lama akan ditinjau kembali, sementara pembahasan regulasi baru disesuaikan dengan Prolegda 2026.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah. (pt)
