Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, bersama Ketua Komisi V Lazuardi serta anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.
Turut hadir perwakilan organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan di daerah harus memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat.
Menurutnya, Sumbar memiliki kekhususan yang telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menegaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.
“Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar mendukung investasi dan pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, komunikasi yang baik harus dikedepankan agar tidak memicu kesalahpahaman maupun kegaduhan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Mario Syahjohan menegaskan DPRD akan segera menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat,” tegasnya. (*)
