padangtime.com – Polemik belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terus bergulir. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok secara terbuka meminta Bupati segera melaksanakan mutasi tersebut.
Ia menilai, jika kondisi ini berlarut-larut, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat eselon III yang saat ini menjabat. Suasana harap-harap cemas akibat ketidakpastian posisi dinilai berpotensi mengganggu stabilitas psikologis dan kinerja birokrasi.
“Jika terlalu lama tanpa kepastian, tentu ini menjadi beban. Para pejabat bertanya-tanya apakah tetap bertahan atau tidak. Situasi seperti ini kurang kondusif bagi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, meski secara normatif ASN wajib bekerja profesional tanpa terpengaruh isu mutasi, dinamika di internal birokrasi sulit dihindari dan dapat memengaruhi suasana kerja. Karena itu, Bupati dipandang perlu segera memberikan kepastian melalui mutasi dan pelantikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalitas dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan mutasi dan evaluasi jabatan merupakan mekanisme organisasi yang berjalan sesuai kebutuhan dan aturan.
“Kepada seluruh ASN, saya minta bekerja maksimal. Soal mutasi tidak perlu menjadi beban yang menghambat kinerja,” tegasnya.
Bupati memastikan penataan birokrasi dilakukan secara objektif sesuai peraturan, dengan prioritas menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelayanan publik. (diskominfo)
