Kab. Pesisir Selatan – Pemprov Sumbar terus meningkatkan fokus perhatian pada pemulihan pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dan Padang Pariaman, terutama sekali di sektor kesehatan dan infrastruktur. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy, di sela peninjauannya ke sejumlah titik lokasi kejadian banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut, Rabu (01/05/2024).
“Sebelumnya, saat Bapak Menko PMK berkunjung ke Pessel dan Padang Pariaman, ini juga sudah ditegaskan, bahwa pemulihan di sektor kesehatan teramat penting untuk kita segerakan. Sebab, kita khawatir berbagai penyakit lebih mudah menyerang warga yang notabene masih dalam masa pemulihan dan trauma pascabencana,” ujar Wagub Audy di sela kunjungan tersebut.
Wagub Audy mengawali rangkaian kunjungan tersebut ke posko bencana di Duku Utara, dan kemudian berpindah ke Puskesmas Tarusan, Kabupaten Pessel. Beranjak dari Pessel, Wagub bergerak ke Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau beberapa titik lokasi bekas bencana, termasuk ke posko di kawasan Sikucua Laweh.
“Kita sudah berbincang dengan sejumlah warga yang terdampak bencana, menyemangati mereka, mendengar keluhan serta harapan, dan kita memastikan bahwa perhatian Pemprov Sumbar tidak akan pernah kendor hingga segala sesuatunya benar-benar pulih seperti sediakala. Kita juga minta seluruh pelayanan publik agar berjalan normal dan optimal,” ujar Wagub lagi.
Wagub juga berharap, agar seluruh stakeholder dan masyarakat ikut turun tangan membantu pemulihan pascabencana di Pessel dan Padang Pariaman. Sebab, dampak kerusakan yang timbul akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu cukup banyak.
“Selain fasilitas umum, hunian masyarakat juga banyak yang rusak. Tentu kita berharap, selain pemerintah, bantuan dari berbagai pihak tetap mengalir hingga warga terdampak bisa kembali beraktivitas normal,” ujar Wagub yang dalam kunjungan itu juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.
Dalam kesempatan itu, Wagub Audy juga memastikan bahwa Pemprov Sumbar terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta kelompok-kelompok relawan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana. (adpsb/isq)
