Optimalkan Sektor Perikanan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Kunjungi BPBALP Sungai Nipah

Pesisir Selatan – padangtime.com | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah di Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin (23/12/2024). Dalam kunjungan kerja tersebut, Muhidi mengajak BPBALP untuk lebih mengoptimalkan potensi budidaya ikan laut dan payau guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar.

Muhidi menilai sektor perikanan, khususnya budidaya ikan laut dan payau, memiliki potensi besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. “Potensi PAD dari sektor ini sangat besar, namun belum tergarap sepenuhnya. Kita harus mencari solusi agar potensi ini bisa dimaksimalkan dan tidak terbuang sia-sia,” ungkap Muhidi.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif di bidang perikanan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama dalam mengantisipasi penurunan PAD yang diperkirakan terjadi pada 2025 akibat perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi juga mengumpulkan informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi BPBALP Sungai Nipah, baik terkait manajemen sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, hingga kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa solusi atas masalah-masalah ini harus segera dicari agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Muhidi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait berkurangnya PAD Sumbar akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Opsen Pajak, yang mengalihkan 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah. Diperkirakan, pada 2025, PAD Sumbar akan menurun sekitar Rp1,3 triliun, sehingga semua potensi, termasuk sektor kelautan dan perikanan, harus dimaksimalkan.

Untuk itu, Muhidi menyarankan agar UPTD BPBALP menggandeng pengusaha, terutama jika alokasi anggaran APBD terbatas. Ia menegaskan pentingnya merancang program kerja dengan konsep yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha, untuk mendorong pengembangan sektor perikanan.

“Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD, maka peluang penambahan anggaran dapat dibuka melalui koordinasi yang lebih intens dalam rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah,” kata Muhidi. (pt)