Padang TIME.com | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB) pada 2022 secara virtual (during) melalui aplikasi zoom, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB), di Painan Covention Centre Painan, pada 13 September 2022.
Pada evaluasi SAKIP/RB 2022 yang mulai dilaksanakan Agustus 2022 itu, tim evaluator meminta instansi pemerintah segera melakukan update data, melengkapi data-data tambahan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta menyampaikan akses aplikasi untuk menjamin kelancaran proses tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Junaidi, S.Kom, ME terkait evaluasi SAKIP/RB 2022 tersebut.
Junaidi lebih lanjut mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan sejumlah Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan lainnya diminta menyampaikan paparan (presentasi) terkait upaya penguatan SAKIP-RB dalam meingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable.
Isu strategis yang dikemukan adalah transformasi digital (inovasi) perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital pada seluruh area layanan/bisnis.
Visi, Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntable dan profesional.
Dengan misi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan.
Sasarannya adalah, terwujudnya e-goverment menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable.
Kemudian, dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yakni meningkatnya kwalitas layanan teknologi informasi dengan indikator nilai SPBE dan meningkatnya keterbukaan informasi publik. Sebagai indikatornya, adalah nilai keterbukaan informasi publik yang meningkat.
Kemudian, pihaknya sudah menindak lanjuti rekomendasi LHE Reformasi Birokrasi (RB); Menjadikan hasil penilaian hasil kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu dengan memberikan reward/punishment.
memberikan penghargaan atau sanksi bagi petugas penyedia jasa. Rekomendasi/tindak lanjut adalah memberikan reward dan punishment bagi ASN/penyedia layanan.
Selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi LHE yaitu meningkatkan kepuasan survey terhadap pelayanan.
Rekomendasi tindak lanjut: Telah melakukan Survei Komunitas melalui inovasi aplikasi SIKLIK, dan mempublikasikan hasil survei melalui website PPID dan media sosial.
kemajuan implementasi SAKIP: membangun komitmen dari level pimpinan hingga staf, membangun komitmen bersama KIP Kabupaten Pesisir Selatan, Bimbingan, Pendampingan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPID secara berkala.
Evaluasi Kinerja Kapasian dengan Aplikasi e-SAKIP (laporan kinerja dari Aplikasi e-SAKIP.
Kemajuan Reformasi SPBE; penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebelum – sebelum pelaksanaan SPBE (6 margin) pada prasyarat seperti belum adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan sumber daya TIK (kebijakan, tata kelola, pengelolaan dan pelayanan berbasis elektronik).
Kondisi setelah penerapan SBBE; pengelolaan sumber daya TIK (kebijakan, tata kelola, menajemen dan layanan pemerintah dilaksanakan secara kolaborasi dan terintegrasi.
Capaian kinerja SAKIP, Indek SPBE Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2021, berurutan selama 4 tahun yakni 2,59 – 3,34 – 3,34 – 3,34 dan IKU sebesar 2,82 – 3,00 – 3,12.
Nilai SPBE Tahun 2021 sebesar 3,35 yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan tertinggi untuk Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan peringkat 6 Kabupaten/Kota se Indonensia ( 10 besar nasional).
Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Terbaik 1 selama 3 tahun berturut-turut (2019 – 2021) dengan predikat menuju informatif.
Capain kerja, menunjang pelaksanaan e-Governement (SPBE) selama 3 tahun (2019 -2021); seperti informasi publik melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara berurutan yakni 242 – 232 dan 275. (pt)
