Kota Padang – Ketersediaan bangunan shelter untuk evakuasi vertikal di Sumatera
Barat menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Menurutnya, jumlah shelter yang ada saat ini masih sangat minim atau perlu ditambah.
Ia kemudian mendorong BNPB untuk segera melakukan penambahan.
“Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai,” tegas Menko PMK.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Youth Centre Bagindo Aziz Chan, Padang, Jumat (26/4/2024).
Selain kekurangan shelter, Muhadjir juga menyinggung perkembangan rehab rekon gempa 2009 di Sumbar. Menurutnya, masih banyak yang belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang masih terbengkalai, bangunannya belum dirobohkan, rehapnya tidak dilanjutkan dan juga ada gedung yang tidak ditempati,” ungkapnya.
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter dan segera untuk mengkordinasikannya dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup dan anggaran terbatas, BNPB akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar,” terang Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM.
Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat untuk Sumbar. Peluang tersebut akan segera ditindak lanjutinya melalui OPD terkait.
“Untuk evakuasi horizontal kita terkendala, selain anggaran, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah itu juga disambut baik oleh Kepala BNPB,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Untuk meminimalisir resiko bencana di Sumbar, Mahyeldi mengaku, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk juga Perda terkait standar bangunan yang aman gempa. (adpsb/busan).
