Padang TIME – Wali Kota Padang Hendri Septa membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tingkat Kota Padang sekaligus Sosialisasi Feasibility Study Business Development Center (FS BDC) dan kegiatan Skala Kawasan Batang Arau Tahun 2022 di HW Hotel Padang, Kamis (24/2/2022).
Kegiatan tersebut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal yang juga Plt Kepala DPRKP beserta perwakilan OPD terkait, Camat dan tiga Lurah di Kecamatan Padang Selatan.
Selain itu perwakilan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM) Kecamatan Padang Selatan, Pauh dan Kuranji, serta Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat Gunung Padang Batang Arau dan Kubang Badak Limau Manis.
Selanjutnya dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Padang, Dekranasda Kota Padang, PT Pelindo, Bank Nagari serta perwakilan Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang, pelaku usaha mikro kawasan Batang Arau dan Panitia Pokja PKP dan Tim KOTAKU. Sejumlah narasumber pun dihadirkan dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutan dan arahannya Wako Hendri Septa menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik Program KOTAKU yang telah berjalan di 34 provinsi dan 313 kabupaten/kota se-Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR.
“Program ini sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, katanya, program tersebut dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2019-2024 yang sejalan dengan target RPJMD Kota Padang 2019-2024 dalam penuntasan luasan permukiman kumuh seluas 122,33 Ha yang tersebar di 22 kelurahan sesuai SK Wali Kota No.519 tahun 2020.
“Alhamdulillah pencapaian RPJMD Kota Padang 2019-2024 terhadap target pengurangan permukiman kumuh di Kota Padang selama periode tahun 2020-2021 melebihi target 25 persen dan realisasinya 32 persen Sehingga sisa luasan permukiman kumuh sampai akhir 2021 seluas 82,65 Ha,” jelasnya.
“Ini patut kita apresiasi, dan kita tentu berharap melalui Program KOTAKU kawasan permukiman kumuh di Kota Padang terus berkurang. Apalagi sejak 2017-2021 upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Padang telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permumikan Wilayah (BPPW) Sumbar,” lanjutnya.
“Semoga melalui Lokakarya dan hasil FS BDC kali ini bisa dijadikan sebagai masukan dan rekomendasi bagi Pemko Padang khususnya berkaitan dengan informasi mengenai produk unggulan yang ada di kawasan Batang Arau, pola kelembagaan BDC serta kebutuhan infrastruktur pendukung terhadap pengembangan ‘livelihood’-nya,” pungkas Wako Hendri Septa. (PT)
bebi
