Pulihkan ekonomi terdampak Covid-19 DPRD Sumbar Gelar diskusi paneL Bersama Pakar Ekonomi Sumbar

1205

PadangTIME.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar diskusi paneL, Kamis (25/6/2020). Diskusi tersebut bertujuan untuk mencari formula yang tepat dalam rangka intervensi pemerintah dalam menggerakkan kembali perekonomian.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, sebagai pembicara kunci dalam diskusi tersebut mengungkapkan, dampak ekonomi dari wabah pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Upaya pencegahan penyebaran serta penanganannya juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

“Secara anggaran, hingga saat ini Pemprov Sumatera Barat telah melakukan refocussing sebanyak dua kali dengan melakukan reposisi anggaran sekitar Rp507 miliar,” ucap Supardi.

Dampak negatif terhadap perekonomian, ujar Supardi, antara lain terlihat dari laporan Dinas Koperindag provinsi Sumatera Barat bahwa sekitar 400 dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut menurutnya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

“Meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam kelompok miskin,” katanya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, meskipun penuh dengan risiko, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa terus diperpanjang. Pemerintah memberikan kelonggaran dalam bentuk tatanan kehidupan normal baru.

“Seluruh aktivitas harus kembali berjalan termasuk juga sektor ekonomi, meskipun harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi sesuai protokol kesehatan,” katanya.

Persoalan tidak selesai sampai di situ. Menurut Supardi, masih ada kendala yang harus dihadapi terutama di sektor ekonomi. Ketersediaan modal dan bahan baku, pola pemasaran dan sebagainya harus disesuaikan kembali. Bahkan, khusus bagi sektor UMKM dan pekerja informal boleh dikatakan sudah minus permodalan.

“Dalam kondisi ini, pemerintah harus hadir melakukan intervensi, menjadi motor penggerak kembali roda perekonomian masyarakat. Beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan seperti stimulus modal kerja, keringanan bunga kredit, penyediaan bahan baku dan membantu pemasaran,” paparnya.

Supardi mengungkap, salah satu solusi yang diapungkan DPRD adalah mengalokasikan anggaran tahap awal sekitar Rp10 miliar pada APBD provinsi. Dana tersebut bisa dititipkan atau melalui kerja sama pengelolaan di lembaga perbankan.

“Diskusi ini menghadirkan pihak Bank Indonesia dan OJK sebagai narasumber. Diharapkan mendapat masukan terkait bagaimana pengelolaan rencana anggaran tersebut, termasuk juga memberikan masukan dan solusi penanganan dampak ekonomi wabah pandemi Covid-19 ke depan,” sebutnya.

Diskusi panel pemulihan ekonomi tersebut dihadiri antara lain oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama A dan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Misron Pasaribu. Supardi berharap, pihak perbankan juga dapat mendukung pergerakan kembali roda ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha.*

Balang

LEAVE A REPLY

1 + 1 =