UNP akan Berikan Gelar Honoris Causa pada Jusuf Kalla

1751

PadangTIME.com – Berdasarkan hasil keputusan Senat Universitas Negeri Padang maka Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, akan diberi gelar, doktor kehormatan dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, hal ini dikatakan Rektor UNP Prof. Ganefri mengatakan Selasa (19/11), di ruang Rektor UNP

Dijelaskan Ganefri, dasar Jusuf Kalla diberi gelar Honoris Causa karena Jusuf Kalla sebagai tokoh yang memiliki kepedulian tinggi kepada pendidikan dalam rangka membangun peradaban bangsa, agar sejajar dengan negara lain. UNP akan memberikan gelar dokter kehormatan (honoris causa) kepada Jusuf Kalla yang dijadwalkan pada tgl 5 November 2019 .

Dikatakan Prof Yanuar Kiram sebagai promotor dari UNP , Jusuf Kalla seorang tokoh penggagas, pejuang dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia, suksesnya pelaksanaan UN sebagai salah satu, instrumen untuk peningkatan pendidikan berdampak pada mutu input lulusan sekolah menengah yang diterima di perguruan tinggi, karena nilai UN dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan kejenjang pendidikan yang tinggi.

Lebih lanjut Ganefri mengatakan, terimplementasinya standar kurikulum mulai tahun 2013 sampai sekarang, Kualiva Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) terlaksana untuk kurikulum perguruan tinggi dan UNP telah menerapkannya dengan melakukan penyesuaian Kurikulum berbasis KKNI, sampai sekarang tetap bertahan.

Selain itu juga, dasar lain UNP memberikan gelar doktor kehormatan kepada Jusuf Kalla, dengan perjuangan dan peran pentingnya dalam penjaminan mutu di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) lewat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang konsisten sampai saat ini.

Prosesi penganugerahan Dr. HC kepada Jusuf Kalla akan dilaksanakan 5 Desember 2019 dalam agenda Rapat Senat Universitas terbuka yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Buya Syafii Maarif dan mantan Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Malik Fadjar.

Universitas Negeri Padang dalam menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Jusuf Kalla, sudah mengajukan surat pengusulannya ke Dirjen Sumber Daya dan IPTEK Dikti pada awal September lalu dan hasilnya disetujui, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2016. (TIS)

Balang

LEAVE A REPLY