Tuntaskan Kemiskinan Dan Meningkatkan Lahan Pertanian

309
PadangTIME – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, maupun pemerintah daerah. Di Provinsi Sumbar, di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit, telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mengatasi permasalahan sosial ini.
Ada empat strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi menyebutkan, program pengentasan kemiskinan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumbar meliputi, Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Sembako / BPNT.
Selain itu, juga ada Program Keluarga Harapan (PKH), program pengadaan beras panti swasta se-Sumbar dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti (delapan UPTD).
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan hal yang paling penting dilakukan Pemprov Sumbar dalam pengentasan kemiskinan adalah menjalankan fungsi koordinasi. Karena untuk mengatasi kemiskinan melalui program penyaluran berbagai bantuan sosial, berada di pemerintah kabupaten dan kota. “Yang punya wilayah dan masyarakat itu kabupaten dan kota, karena itu programnya lebih banyak di sana. Pemprov Sumbar mendukung penuh dari segi kebijakan, program maupun anggaran,” kata Nasrul Abit.
Karena itu, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumbar sangat diperlukan sinkronisasi program antara OPD kabupaten dan kota dengan Pemprov Sumbar.
Dengan berbagai program bantuan sosial yang dilaksanakan selama ini berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar. Secara umum, tercatat sesuai data tahun 2019, karakteristik wilayah Sumbar untuk demografis jumlah penduduk 5,44 juta, tingkat kemiskinan 6,42 persen di bawah rata-rata nasional 9,2 persen.
Sementara, tingkat pengangguran 5,33 persen, sementara IPM Sumbar 72,39 persen lebih tinggi dari nasional, Gini Ratio Sumbar cukup bagus di bawah target nasional. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,05 persen yang merupakan daerah agraris pertanian dan perkebunan, jadi Sumbar tidak bisa tinggi, namun selalu persentasenya di atas nasional.
“Untuk tingkat inflasi 1,67 persen yang terbaik di pulau Sumatera, PDRB Sumbar paling tinggi pada sektor pertanian, perternakan, perkebunan dan perikanan 246,42 trilyun dengan per kapita Rp45,28 juta. Secara geografis Sumbar banyak dikelilingi hutan, jadi untuk sektor transportasi 12,60 persen,” jelas Irwan Prayitno.
Dua Daerah Lepas dari Status 3T
Selain mengatasi permasalahan kemiskinan, program pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemprov Sumbar, yakni melaksanakan pembangunan di daerah yang masih berstatus tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Provinsi Sumbar. (hmssumbar/pt)
Balang

LEAVE A REPLY

31 − 28 =