Padang TIME.com-Kementerian Keuangan RI berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Juli 2020 yang mencakup pajak transaksi elektronik sejumlah penyedia layanan digital seperti Netflix hingga Zoom. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga akan pajaki perusahaan asal AS tersebut, namun Presiden Donald Trump mengecam dan berencana melakukan investigasi.
Terkait dengan rencana memungut pajak perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, membuat Pemerintahan Trump bereaksi terhadap keputusan negara-negara tersebut yang menerapkan pajak digital dan berencana melakukan investigasi, termasuk terhadap Indonesia.
Negara-negara yang menjadi sasaran investigasi AS yaitu Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turkey, dan Inggris. USTR akan meminta keterangan resmi secara tertulis dari negara-negara tersebut paling lambat 15 Juli 2020.
Dikatakan Robert Lightizer, Kepala Perwakilan Perdagangan AS (USTR), AS resmi memulai investigasi terhadap negara-negara mitra dagang yang menerapkan pajak digital. Investigasi dilakukan untuk memastikan apakah AS dirugikan atau tidak dari kebijakan tersebut.
“Presiden Donald Trump prihatin dengan banyaknya mitra dagang menerapkan skema pajak digital yang membidik perusahaan-perusahaan kami secara tidak adil. Kami siap mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi bisnis dan pekerja kami atas diskriminasi semacam itu,” kata Lightizer.
Kendati demikian, pengamat Pajak Darussalam yang menilai rencana presiden Trump yang mengancam akan melakukan aksi retaliasi terhadap negara yang mengenakan pajak ke perusahaan digital asal AS, bisa menimbulkan diskriminasi perdagangan.
Sejatinya, konteks pajak digital sering dikaitkan dengan polemik dalam perdagangan internasional yakni pengaturan pengenaan PPh atas entitas digital (bukan PPN). Dalam hal PPh tersebut, belum adanya konsensus global tentang tata cara pemajakannya mendorong negara menggunakan pajak transaksi elektronik (PTE) secara sepihak.
Menariknya, khusus untuk PTE pengenaannya seringkali hanya ditujukan untuk entitas digital dengan nilai di atas peredaran bruto tertentu yang notabene adalah raksasa digital, dan mayoritas berasal dari AS.
“Inilah yang membuat berang AS sehingga mendorong aksi balasan di ranah perdagangan. Artinya, diskriminasi dalam hal pajak dibalas dengan diskriminasi dalam hal perdagangan,” jelasnya dilansir dari SINDOnews, Kamis (4/6/2020).
Terdapat dua perkembangan terkini yang akan menentukan ada atau tidaknya aksi balas dendam di industri perdagangan tersebut. Pertama, AS sebagai negara G20 telah memberikan mandat pembahasan konsensus global PPh digital kepada OECD. “Jadi apapun putusannya agaknya akan diikuti,” imbuhnya.
Kedua, prospek tertundanya konsensus telah meningkatkan ancang-ancang dari berbagai negara semisal Austria, Turki, Italia, Indonesia, untuk mengatur secara unilateral. “Dalam hal ini, hegemoni AS tentu semakin mendapatkan perlawanan dan agaknya AS juga akan sangat berhitung jika mengambil langkah balasan,” pungkasnya. (PT)
Balang

LEAVE A REPLY