Nurhayati (48), pengunjung asal Jambi, mengatakan bahwa saat datang bersama keluarganya dengan tiga mobil, ia diarahkan ke lahan kosong milik warga sekitar karena parkir resmi sudah penuh. Di lokasi tersebut, ia diminta membayar Rp20.000 per mobil tanpa diberikan karcis parkir.
“Pantai Carocok memang indah, tapi kami kecewa dengan tarif parkir yang tidak wajar. Ini bisa mengurangi minat wisatawan untuk datang kembali,” ujarnya, Minggu (6/4/2025).
Hal serupa dialami Erizal (52), warga Padang, yang menyebut tarif tersebut sebagai pungutan liar. Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya menertibkan lahan-lahan parkir tidak resmi yang memanfaatkan keramaian untuk mengambil keuntungan sepihak.
“Tarif resmi Rp5.000, tapi kami diminta bayar empat kali lipat. Ini jelas tidak sesuai aturan. Harus ada pengawasan dari Dishub atau Satpol PP,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dani Sopian, dari Fraksi Nasdem, meminta dinas terkait segera turun tangan.
“Kami sangat menyayangkan praktik parkir liar ini masih terjadi di destinasi utama seperti Pantai Carocok. Ini bisa merusak citra pariwisata daerah. Dinas Perhubungan dan Satpol PP harus bertindak tegas,” ujarnya saat dihubungi, Senin (7/4/2025).
Menurut Dani, persoalan parkir bukan hanya soal retribusi, tapi menyangkut kenyamanan dan keamanan pengunjung. Ia mendorong agar ke depan sistem parkir lebih profesional, termasuk kemungkinan menggunakan sistem digital atau melibatkan pihak ketiga yang sudah berpengalaman.
Dani juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke pembahasan di DPRD bersama stakeholder terkait dan pemilik lahan parkir. Ia menilai perlu ada regulasi yang adil dan tegas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Kita perlu cari solusi jangka panjang. Jangan sampai masyarakat sekitar dirugikan, tapi wisatawan juga jangan dieksploitasi. Harus ada sistem yang menguntungkan semua pihak dan berkontribusi pada PAD,” tegasnya. (pt)
