Padang TIME.com | Pemerintah Kota Padang bersama BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang dan stakeholder terkait bersepakat membuat ‘Tsunami Ready Community’ (Komunitas Siaga Tsunami) di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (26/8/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar mewakili Wali Kota Padang dalam kesempatan itu mengatakan Pemko sangat antusias dan menyambut baik pembentukan Tsunami Ready Community tersebut.
Hari ini sepakat untuk saling berupaya ke depan menyiapkan masyarakat Kota Padang yang cerdas menyikapi bencana gempa dan tsunami.
Sekda juga mengungkapkan, sejatinya Pemko Padang bersama stakeholder terkait selama ini sudah melakukan strategi pengurangan risiko bencana gempa atau tsunami di Kota Padang. Mulai dari melakukan mitigasi seperti membuat jalur evakuasi, pemasangan ‘tsunami safe zone’ serta menyiapkan shelter dan lainnya.
Termasuk menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana melalui sosialisasi dan simulasi, hingga membuat kecamatan dan kelurahan serta sekolah, keluarga dan semua tempat publik yang tangguh bencana.
“Hal ini sejalan dengan Tsunami Ready Community yang kita bentuk hari ini. Insya Allah akan kita launching pada momen peringatan gempa 30 September nanti,” bebernya.
Harapannya adalah agar masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya Tsunami Ready Community. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita semua sepakat menindaklanjuti upaya tersebut,” cetusnya.
Menurut dia, predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
Ke-12 indikator itu antara lain telah dipetakan dan didesain seperti zona bahaya tsunami, jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi, serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
“Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik. Kemudian sosialisasi, kesadaran masyarakat dan edukasi tersedia serta terdistribusi. Sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun, begitu juga pelatihan bagi dan oleh komunitas tsunami diadakan minimal dua tahun sekali.”
“Indikator lainnya, yakni tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu. Kemudian tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
Dalam kesempatan itu hadir dari unsur Forkopimda Kota Padang, Basarnas Kota Padang, ORARI, Kogami, KSB, RAPI dan unsur kebencanaan lainnya.
Dari jajaran Pemko Padang juga terlihat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi bersama sejumlah pimpinan OPD sekaligus Camat dan Lurah terkait.
(PT)
bebi
