Plh Sekda Pesisir Selatan Buka Rakor Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah

0
707

PadangTIME.com – Pesisir Selatan-Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Emirda Ziswati membuka Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatangan Surat Keputusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pesisir Selatan serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Rabu (17/3) di gedung PCC.

bebi

Emirda Ziswati dalam mengatakan, dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Tanggal 13 Februari Tahun 2020 lalu, diharapkan percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah dapat diwujudkan secara optimal.

“Sebelumnya, mandat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun berdasarkan hasil asesmen pada bulan Mei 2020 oleh Kemenko Perekonomian, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) masih sangat beragam. Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi baru mencapai 13,83 persen, dan sisanya baru masuk pada tahap transformasi, ” Ungkapnya.

Disebutkan, Kabupaten Pesisir Selatan, sejak tahun 2017 telah menerapkan transaksi non tunai untuk semua transaksi belanja daerah. Selain itu, pemkab juga sudah mulai ETPD bersama Bank Nagari dalam persiapan-persiapan Forum Group Discussion (FGD), persiapan sistem E-Retribusi Wisata, E-KIR, E-Parkir, serta transaksi non tunai QRIS UMKM, Masjid dan lainnya.

Percepatan ETPD di Kabupaten Pesisir Selatan juga diikuti atas transaksi-transaksi pendapatan  daerah meskipun hingga saat ini belum semua PAD mengimplementasikan ETPD.

Dengan dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Pesisir Selatan besar harapan kami, TP2DD dapat mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya.

Dikatakan penerapan program digitalisasi transaksi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Terlebih lagi dalam situasi pandemi yang sekarang sedang terjadi. Ketika banyak kebijakan yang sifatnya membatasi pertemuan fisik, pembayaran retribusi dan pembayaran pajak dengan teknologi digital dapat menunjang perolehan PAD, karena lebih cepat dan mudah serta transparansi. Dengan demikian PAD dapat terus membantu pemkab dalam mewujudkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Ditegaskan, Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung terbentuknya TP2DD tersebut, dikarenakan sinergis dengan program Pesisir Selatan sebagai SMART CITY. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga berkomitmen untuk mengimplementasikan transaksi elektronik bukan hanya dilingkungan pemkab saja, namun juga di sektor swasta seperti UMKM.

Apalagi program tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di Pesisir Selatan serta pemerataan kesejahteraan, dimana kemudahan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 6.800 unit. Percepatan dan perluasan digitalisasi berupa peningkatan pengetahuan digitalisasi, akses internet serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi bagi industri, khususnya bagi pelaku UMKM, akan mendorong UMKM untuk menjadi bisnis digital.

Disebutkan, UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dari itu besar harapan pada Bank Indonesia bersedia untuk membantu para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan guna mendorong penguatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Pesisir Selatan sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia dan Bank Nagari sebagai fasilitator transaksi ini dapat segera bergerak. Kegiatan ini merupakan langkah awal, mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2DD dapat mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan,” katanya.

Sementara Pemimpin Bank Nagari Cabang Painan, Heri Fitrianto mengatakan, kegiatan rakor itu diisi dengan pengantar dan pemaparan singkat Kepala Perwakilan BI Sumbar yang disampaikan oleh Wahyu Purnama A, terkait Perkembangan Perekonomian Sumbar dan Transaksi Non Tunai.

Pemaparan tentang Elektronifikasi Transaksi Pemda, QRIS dan TP2DD oleh Deputi Kepala Perwakilan BI, Iman Suriansyah Nurdin, pemaparan singkat Pemimpin Cabang Bank Nagari Painan terkait Potensi Perluasan ETP dan QRIS di Pesisir Selatan, diskusi/tanya jawab dan penyerahan souvenir. Pada kesempatan itu hadir Pemimpin Divisi Dana dan Treasury Bank Nagari Pusat, Roni Edrian. (PT/ RIL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here