PadangTIME.com- Pewakilan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pertokoan Komplek IPPI (P3K IPPI) Pasar Raya Padang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Padang, Jumat (20/11). Aksi untuk rasa ini berlangsung saat DPRD Kota Padang menggelar rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R APBD) 2021 dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
Dalam orasi tersebut, P3K IPPI meminta Pemko Padang untuk membangun kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009 yang lalu. Ketua P3K IPPI, Jasman dalam orasinya meminta DPRD meminta perwakilan DPRD untuk berdialog dengan perwakilan P3K IPPI ini.
“Kami mendapat kabar, bahwa pembangunan komplek pertokoan IPPI tidak ada anggaran di tahun 2021 yang akan datang. Oleh karena itu, kami menuntut agar pembangunan pertokoan IPPI kembali dianggarkan dalam pembahasan R APBD 2021. Karena masa pandemi Covid-19, hanya perwakilan kami yang datang ke DPRD untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD Kota Padang, dalam hal menyelesaikan permasalahan kami yang didiamkan Pemko Padang selama 11 tahun,” ucapnya.
Para pendemo sempat ditemui oleh anggota DPRD Kota Padang, Muzni Zen. Muzni mengatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan rapat banggar yang juga membahas permasalah yang dihadapi oleh para pemilik toko di Komplek IPPI yang diruntuhkan pasca gempa 2009 yang lalu.
“Mohon bersabar, pada saat ini kita sedang melakukan rapat banggar dengan TAPD. Semoga memberikan hasil yang memuaskan bagi kita semua,” ucapnya.
Mendengar informasi tersebut, perwakilan P3K IPPI menunggu hasil keputusan rapat banggar di gedung DPRD Padang sambil berdialog dengan para pimpinan DPRD Kota Padang.
Tetapi hingga pukul 11.30 WIB, rapat belum juga usai, dan dialog yang dijanjikan belum terealisasi. Alhasil, dengan membawa pengeras suara, perwakilan P3K IPPI melakukan orasi hingga di depan pintu ruang rapat RAPBD bersama TAPD Kota Padang. Tentu kedatangan perwakilan P3K IPPI ini sedikit menggangu rapat yang berlangsung.
Setelah melakukan dialog, akhirnya perwakilan P3K IPPI akhirnya menuturkan resah gelisahnya karena selalu dijanjikan Pemko Padang dalam hal pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI.
“Kami membeli pertokoan itu dahulu dengan harga Rp200-300 juta. Ada surat tertanggal 14 November 2011 ditandatangani Walikota Padang saat itu Fauzi Bahar, akan memberikan bangunan baru yang stategis yang ditempati oleh P3K IPPI sebagai ganti dari bangunan yang diruntuhkan pasca gempa dahulu. Tetapi, hingga Wali Kota di pimpin oleh Mahyeldi Ansarullah, pelaksanaan pembanguan tidak terealisasi juga. Kami masih dibohongi juga. Kapan kebohongan yang dibuat Wali Kota ini berakhir,” ucapnya.
Selanjutnya, Jasman menjelaskan juga Ombudsman telah mengeluarkan surat pada 8 Agustus 2019 yang lalu yang menyatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Padang akan melaksanakan pembangunan kembali tempat berdagang bagi anggota P3K IPPI di lokasi terminal angkot Kota Padang.
“Detail Enggineering Desain (DED) saja sudah dianggarkan pada 2019 yang lalu, dan akan melaksanakan pembangunan pada 2021. Tetapi kenapa rencana pembangunan tersebut dibatalkan akibat Covid-19. Pak, kami menderita jauh sebelum Covid-19 ada pak. 11 tahun kami menunggu dengan penuh sabar,” katanya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan rencana pembangunan kembali tempat berdagang bagi anggota P3K IPPI tetap akan dilaksanakan dan dianggarkan dalam RAPBD 2021 ini.
“Pembangunan toko yang diperuntukan untuk pedagang yang tergabung dalam P3K IPPI akan dianggarkan dalam penganggaran 2021 yang akan datang, dan pada saat ini kita tinggal menunggu realisasi pembangunannya,” ucapnya.
Sebelumnya, gempa 2009 yang meluluhlantakan Pasar Raya, pertokoan IPPI tetap berdiri tegak, tidak ada kerusakan berarti. Pada saat itu, Wali Kota saat itu dijabat Fauzi Bahar meminta persetujuan meruntuhkan pertokoan IPPI dengan konsekuensinya setelah bangunan selesai, anggota IPPI diberikan prioritas toko di tempat strategis. Tetapi, hingga pergantian Wali Kota, pembangunan tersebut belum terealisasi. (01)
