Padang TIME.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menjalin kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) guna pengoptimalan pendapatan pajak dan penyelesaian tanah yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Auditorium kantor Bupati setempat, Rabu (23/10).

Bupati Pasaman Barat H.Yulianto menyampaikan bahwa persoalan tanah di Kabupaten Pasaman Barat saat ini cukup rumit dan pemerintah menjadi sasaran dari persoalan tanah adat atau tanah Ulayat. Apalagi, saat ini persoalan tanah Ulayat tersebut berada di perkebunan kepala sawit.

Sementara itu, persoalan pajak apalagi pajak yang langsung ke pemerintah pusat Pemda Pasbar banyak yang tidak tahu, seperti pajak perkebunan kelapa sawit.

“Dengan adanya kerjasama ini, persoalan tanah dan persoalan pajak bisa selesai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumbar Saiful menyampaikan bawah kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama dengan Provinsi Sumbar.

“MoU yang akan kita tandatangani ini merupakan lanjutan setelah provinsi.
Maka hari ini kita laksanakan
MOU ini berkaitan dengan percepatan pendaftaran tanah aset daerah begitu juga dengan tanah Ulayat. Kami memiliki target 2020 aset tersebut sudah bersertifikat. Kalau soal tanah Ulayat selama ini masih terkendala,” tegasnya.

Selain itu Wakil Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Bukittinggi Yon Arsal menyampaikan bahwa kerjasama tersebut sangat penting artinya, karena bisa dilihat potensi-potensi pajak serta memetakan pajak yang langsung ke pusat atau di daerah.

“MOU ini sangat penting bagi kami untuk melihat potensi pajak pusat yang ada di Pasbar, pada akhirnya kembali ke masyarakat Pasbar,” tandasnya. (Romi Nasution)

Balang

LEAVE A REPLY