PadangTIME.com | DPRD Kabupaten Agam setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Dengan penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Agam yang ditandatangani Wakil Bupati, Irwan Fikri, dengan DPRD Agam, yang ditandatangani Ketua DPRD , Novi Irwan, Suharman dan Irfan Amran, pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022, di Aula Kantor DPRD Agam, Kamis (29/9).
Dalam pendapat akhir fraksi tersebut, ada beberapa catatan yang disampaikan diantaranya terkait beberapa kegiatan di lapangan yang berpotensi bermasalah, Fraksi DPRD menekankan agar Pemda segera mengambil langkah dan tindakan guna mengindari kerugian daerah yang lebih besar.
Pemda juga diharapkan dengan meningkatnya anggaran yang dikelola, maka harus dimbangi dengan tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban.
Secara umum, keseluruhan fraksi tersebut diantaranya adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya, menyatakan menerima serta menyetujui Ranperda tersebut.
“Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, maka kita telah menuntaskan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022,” ujar Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri saat memberikan sambutan.
Dikatakan, berdasarkan Permen Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflansi, yang mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk penanganan dampak inflansi di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD Agam atas masukan dan saran yang disampaikan.
“Karena hal tersebut sangat berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya,” jelasnya.
Sementara itu, kepada seluruh SKPD, pihaknya meminta untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2022.
“Tingkatkan kegiatan dan monitoring, serta Koordinasi lintas SKPD, agar pelaksanaan APBD bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harapnya. (rh/pt)
bebi
