Pemerataan Pendidikan di Sumbar Demi Mengurangi Siswa Putus Sekolah

407
PadangTIME – Salah satu amanah yang diemban Gubernur Sumbar, Irwan prayitno bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit di masa kepemimpinannya, adalah, mewujudkan pemerataan pendidikan. Amanah tersebut dituangkan dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Seiring perjalanan waktu, di penghujung periode kepemimpinan pasangan ini, tentu telah melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tersebut. Namun, bagaimana realisasinya?
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengungkapkan, sebagai gubernur, dirinya bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, tidak ingin melihat generasi muda Sumbar tertinggal SDM-nya dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
“Sumber daya alam (SDA) kita terbatas. Dengan keterbatasan ini, SDM kita juga tidak boleh tertinggal. SDM hanya bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Karena itu kami komitmen meningkatkan kualitas pendidikan Sumbar, “ sebut Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, kemarin.
Sementara, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, pendidikan merupakan urusan wajib bagi pemerintah. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Pemerataan pendidikan sangat penting, agar jangan sampai anak-anak di daerah terisolir tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
Nasrul Abit mengakui, pemerataan pendidikan di Sumbar menjadi tantangan besar bagi dirinya, bersama Gubernur, Irwan Prayitno. Terutama dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan, dalam membentuk generasi yang maju berkualitas unggul di daerah ini.
Empat tahun berjalan, dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Pemprov Sumbar berhasil mewujudkan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah ini. Wujud pemerataan pendidikan yang telah dilakukan, dapat dibuktikan dengan tingginya Angka Partisipasi Murni (APM) daerah ini.
APM merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah, pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.
Peningkatan itu terlihat dari data Dinas Pendidikan Sumbar. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C, naik menjadi 72,63 pada 2019 dari sebelum hanya 71,90 pada 2015.
Indikator lain keberhasilan Pemprov Sumbar mewujudkan pemerataan pendidikan, yakni Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu, dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.
Akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan persentase capaian APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C terus meningkat. APK Sumbar SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C naik menjadi 95.58 persen dibanding 84,31 persen pada 2015. Meski belum mencapai angka ideal 100 persen, namun APK 95,58 sudah mendekati ideal.
Untuk angka putus SMA sebesar 0.95% di 2015 menunjukkan trend yang baik. Yaitu menurun setiap tahun menurun pada 2018 menjadi 0.52% dan pada 2019 menurun lagi menjadi 0.0019%. Bahkan, untuk SMK lebih menarik angka putus SMK sebesar 09.5% di 2015, menurun di 2018 menjadi 1.62% dan menurun lagi di 2019 menjadi 0.
Jika mengacu pada angka kelulusan siswa di Sumbar menunjukan angka yang cukup baik. Persentase capaian angka kelulusan SMA/MA/LB/Paket C sebesar 99.24%  pada tahun 2017 lalu. Kemudian meningkat menjadi sebesar 99.32% pada 2018 dan di 2019 menjadi 99.97%. Angka kelulusan SMK menunjukkan persentase capaian sebesar 99.3% pada 2017. Kemudian meningkat menjadi sebesar 99.35% pada 2018 dan di 2019 menjadi 99.76%. (hms sumbar/pt)
Balang

LEAVE A REPLY

41 − = 35