Ormas & Tokoh Masyarakat Sumbar Tolak Kenaikan BBM Dan Ahok Turun Dari Pertamina

PadangTIME.com | Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan Tokoh masyarakat Sumatera Barat dengan kordinator Jel Fathullah datang ke DPRD, menuntut pemerintah mengembalikan harga BBM ke harga semula, karena bagi rakyat kecil belum mampu untuk membeli, masih berusaha membangun ekonominya.

Kedatangan mereka yang berasal dari berbagai ormas Islam tersebut diantaranya 212, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suwib, di dampingi Kabag umum Riswandi dan beberapa orang lainnya, Selasa (6/9/2022).

Belum berakhir penderitaan rakyat karena wabah corona dan belum BANGKIT ekonomi masyarakat, namun hari ini rakyat telah dihantam kembali oleh kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM cukup tinggi, maka dengan ini kami atas nama Rakyat Indonesia menyatakan bahwa.

Kami kecewa dengan Pak Jokowidodo sebagai Presiden Republik Indonesia karena telah gagal memimpin dan mensejahterakan rakyat Indonesia ditambah dengan kebijakan  yang menyakitkan yakni

• • •   Menaikkan harga BBM Indonesia ketika harga minyak dunia melandai

    •   Menaikkan harga IBM ditengah kondisi rakyat yang sedang sulit

    •   Jokowi tidak mempertimbangkan suara rakyat dan DPR yang mayoritas  menolak kenaikan      harga BBM.

    •   Karni menilai Pak Jokowi tidak mampu mengelola BUMN dan SDA Indonesia

    •   Memberikan jabatan Komisaris Utama kepada Ahok yang nyata telah terduga pada  7  kasus korupsi.

Kami kecewa dengan Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai  partai penguasa parlemen RI namun telah membuat hal menyakitkan rakyat berupa.

• • • Bersikap abstein atas kenaikan BBM yang tertinggi semenjak Reformasi.

    • Menghilangnya Harun Masiku yang telah merampok dana BANSOS.

Kenaikan pajak telah membebani rakyat, maka menaikkan BBM jelas telah menginjak          kemakmuran rakyat.

Kenaikan BBM mengakibatkan kenaikan semua harga terutama kebutuhan pokok dan          rumah tangga untuk jangka panjang, maka BLT bukanlah solusi. Alasan subsidi BBM tidak tepat sasaran adalah bukti Presiden Jokowi tidak pandai atau gagal dalam  mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami mengkhawatirkan jika kenaikan harga BBM yang tinggi akan bermuatan politik              untuk memodali biaya politik di tahun 2024.

Kerugian Pertamina merupakan kegagalan dan tanggung jawab Ahok.
Lambannya penanganan kasus para koruptor yang kabur adalah bukti lemahnya          Pemerintahan Jokowi.

Maka dengan ini kami atas nama Rakyat Indonesia menuntut.
1. Harga BBM dikembalikan ke harga semula, karena harga yang lama belum mampu bagi                rakyat miskin untuk membangun ekonominya.
2. Pemerintah tidak pantas mengaitkan BLT dengan kenaikan BBM karena:

1. 1. •  Penyaluran tidak efektif dan justru melahirkan kasus korupsi.

      •  Tidak mendidik mental positif rakyat.

      •  BLT jika dijadikan kompensasi kenaikan BBM bisa berstatus riswah (suap menyuap).

3. Presiden Jokowi harus memecat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan tidak                    memberikannya jabatan apapun karena.

1. 1. •  Telah terbukti merugikan BUMN Pertamina.

      •  Ahok sedang dilaporkan atas kasus dugaan korupsi.

4. DPR RI harus menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji ulang kebijakan pemerintah                yang menaikkan harga BBM cukup tinggi

5. Pemerintah harus mentransparansikan pengelolaan BUMN untuk mencegah kasus                        Korupsi dan Permainan para Mafia MIGAS.
6. Pemerintah harus menerangkan secara terbuka kepada rakyat mengenai modal dan                      biaya  produksi BBM.

7. Pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan secara Mandiri Kebutuhan Pokok                          Rakyat  di dalam Negeri seperti BBM dil untuk menekan harga serta mengurangi beban                  subsidi.

Demikianlah tuntutan dan pernyataan ini kami sampaikan agar direspon secara positif oleh Bapak Presiden Jokowidodo dan Para Wakil Rakyat di DPR RI.

(PT)