Minimalisir Resiko Bencana, Gubernur Dorong Kabupaten/Kota Tingkatkan Sosialisasi Mitigasi dan Siapkan Alternatif Shelter

PadangTIME.COM -PADANG- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan sosialisasi terkait mitigasi bencana kepada masyarakat serta mendata bangunan di wilayahnya masing-masing untuk dijadikan shelter.

“Agar keamanan dan ketentraman masyarakat dapat tetap terjaga ditengah ancaman bencana. Pemerintah harus memiliki perencanaan dan data terukur untuk pengendaliannya seperti pemetaan wilayah batas aman, optimalisasi jangkauan sosialisasi mitigasi, pemetaan bangunan yang layak dijadikan alternatif shelter,” ungkap Mahyeldi saat dimintai keterangan terkait gempa bumi Sumbar di Padang, Selasa (27/4/2023).

Mahyeldi mengatakan berdasarkan laporan dari para pakar geologi, potensi gempa dan tsunami di Sumbar masih tetap ada. Hal itu disebabkan, karena Sumbar merupakan wilayah pertemuan dua lempeng, yakni Asia dan Australia. Selain itu juga banyak gunung merapi yang aktif, serta adanya patahan semangka di Pulau Sumatera.

“Dengan kondisi wilayah Sumbar yang berada diantara dua lempeng, banyak gunung aktif serta berada dalam kawasan patahan semangka, potensi gempa tektonik dan vulkanik masih tetap ada di Sumbar,” ungkap Mahyeldi.

Selain melakukan pendataan bangunan untuk alternatif shelter dan sosialisasi mitigasi bencana, disaat bersamaan Mahyeldi juga meminta agar bupati dan wali kota menyiapkan bangunan yang tahan gempa melalui kebijakan regulasi.

“Kita bersyukur sebahagian daerah sudah punya peraturan daerah (Perda) terkait dengan ketahanan bangunan. Sehingga pada saat gempa 6,9 SR kemarin tidak ada bangunan yang rusak. Agar lebih aman, diharapkan kedepan, seluruh kabupaten kota di Sumbar memiliki perda serupa,” tegasnya.

Mahyeldi mengungkapkan, saat ini terdapat bangunan shelter yang ada di Kota Padang dan daerah lain untuk dijadikan tempat evakuasi jika seandainya nanti terjadi gempa dan tsunami. Namun, dari segi jumlah tempat evakuasi ini perlu diperbanyak.

Karena itu tambah Mahyeldi, jika ada bangunan yang memenuhi persyaratan untuk mitigasi gempa, maka dapat dijadikan alternatif sebagai tempat evakuasi.

“Seperti bangunan masjid, sekolah dan pasar yang ada di lokasi keramaian. Bangunan ini dapat dibangun dengan memenuhi persyaratan tahan gempa. Pemerintah kabupaten kota harus lakukan sensus bangunan yang layak untuk jadikan sarana evakuasi vertikal,” terangnya.

Selain menyiapkan bangunan evakuasi, di saat yang sama juga siapkan akses untuk mempelancar penyelamatan melalui jalur evakuasi.

“Siapkan jalur evakuasi dengan menyiapkan papan petunjuk arah titik penyelamatan yang aman. Semuanya harus ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Mengamati kondisi gempa magnitudo 6,9 lalu, menurut Mahyeldi masyarakat sudah memahami dalam melakukan upaya penyelamatan saat terjadi gempa. Buktinya saat keluar rumah, masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan dan lebih memilih berjalan menuju jalur evakuasi.

Mahyeldi menilai upaya untuk meningkatkan informasi tentang lokasi titik aman gempa dan tsunami cukup baik di Kota Padang. Dimana Pemko Padang sudah memperbaharui zona aman evakuasi.

“Lokasi zona aman gempa dan tsunami sudah diperbaharui di Kota Padang. Kita ingatkan lagi masyarakat, agar dapat mengetahui mana zona merah kuning dan hijau aman gempa dan tsunami,” harapnya.

“Dengan adanya persiapan seperti ini masyarakat lebih siaga. Kesiapan agar lebih baik sehingga resiko bencana bisa diminimalisir. Seperti ketahanan bangunan dan minimalisir korban jiwa,” harapnya.

Terpisah, Plt Kepala BPBD Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, menghadapi potensi gempa dan tsunami, pihaknya telah melakukan uji coba sirine peringatan dini di beberapa lokasi.

Uji coba dilakukan tanggal 26 setiap bulannya. Ada total 41 sirine peringatan dini yang ada di Sumbar yang dilakukan uji coba.

“Kita sudah uji coba sirine di Kota Padang dan Padang Pariaman. Termasuk sirine di BPBD Sumbar dan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops),” terangnya.

Arry mengungkapkan, dari hasil uji coba sirine peringatan dini tersebut, di Kota Padang dari total 38 sirine, hanya dua sirine yang tidak hidup. Sementara di Kabupaten Padang Pariaman sirine juga masih aktif.

Arry juga mengatakan upaya mitigasi juga dilakukan dengan melakukan penguatan kembali kelompok siaga bencana (KSB) di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini kita lakukan penguatan KSB dengan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana,” terangnya.(adpsb)