PadangTIME.com – Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatur tata kelola data pemerintah, agar layanan digital dapat didukung dengan data dan informasi yang berkualitas, sehingga mewujudkan perumusan kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Pelaksanaan sosialisasi satu data Indonesia tahun 2021 ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terpadu mengenai acuan kerja penyelenggaraan satu data Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah.
Itulah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam acara Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021 yang digelar secara virtual, Senin (22/3/21).
Transformasi digital yang digadang oleh pemerintah menjadi angin segar sekaligus menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan negeri dari dampak pandemi , karena dapat membantu kita bekerja secara efektif dan efisien, serta tidak membatasi produktivitas ditengah berbagai keterbatasan interaksi dan mobilitas .
Menurut Suharso Monoarfa, Percepatan penyelenggaraan satu data adalah kunci dalam menyukseskan transformasi digital dan menjadi penyokong pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis. Sebagai salah satu komponen terpenting dalam transformasi digital, data mempunyai peranan strategis sebagai dasar perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan, sehingga kordinasi pengelolaan data melalui forum satu data Indonesia perlu lebih digaungkan lagi keseluruh pemangku kepentingan.
“Kordinasi yang dilakukan melalui forum satu data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan tahun 2021 antara lain seperti, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial , dan penguatan ketahanan pangan, sehingga berangkat dari semangat yang sama, tahun ini satu data indonesia berfokus pada penyelenggaran secara kolaboratif , terintegrasi dan menyeluruh, guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak dari pandemi covid 19”, papar Menteri PPN/Bappenas ini.
Suharso Monoarfa menjelaskan, percepatan penyelenggaraan satu data Indonesia pelu dilakukan melalui sinergi semua stake holder. Sinergi harus dilakukan mulai dari tingkat pusat maupun tingkat daerah terutama wali data.
Wali data dapat mengimplementasikan tata kelola data sesuai dengan penyelenggaraan satu data Indonesia, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip satu data Indonesia yang ditetapkan dan dibina oleh pembina data.
Beliau mengucapkan rasa terimakasihnya kepada kementerian lembaga dan pemerintahan, yang telah mendukung percepatan penyelenggaraan satu data Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam memfasilitasi kegiatan tersebut.
“Semoga sosialisasi ini bisa menjadi semangat positif di tahun 2021, untuk memperkuat informasi dan sinergi antara pemangku kepentingan di pusat dan di daerah, dan memberikan gambaran mengenai agenda serta kegiatan satu data indonesia mendatang, dimana salah satunya termasuk penyusunan daftar data 2021 tingkat pusat yang digunakan sebagai landasan produksi data disetiap instansi tingkat pusat”, tegas Suharso Monoarfa. (pt)
bebi
