PadangTIME.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IX, menerima kunjungan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor KPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Agenda pertemuan membahas kemajuan dan hambatan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, serta upaya penyelamatan keuangan dan aset daerah.
Perwakilan Pemprov Sumbar yang hadir adalah Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan delapan staf dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Inspektur Provinsi Sumbar Mardi, mengatakan bahwa Pemprov Sumbar sekitar awal Juli 2020, mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem aplikasi daring (online) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tapi, kami masih menemui kendala-kendala teknis dalam proses transisi data dan dokumen dari sistem lama ke SIPD. Akibatnya, sejumlah pekerjaan relatif terhambat penyelesaiannya,” ujar Mardi.
Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemprov Sumbar Zainuddin, menjelaskan bahwa pihaknya sejak 2012 lalu terus-menerus berusaha membenahi pola pengelolaan anggaran. Metode pembayaran diubah dari yang sebelumnya bersifat manual menjadi sistem elektronik atau daring.
“Dampaknya adalah berkurangnya kebutuhan bendahara pembayaran, karena sebagian besar pembayaran dilakukan melalui kerja sama dengan bank,” kata Zainudin.
Menanggapi laporan perwakilan Pemprov Sumbar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, mengapresiasi sikap proaktif Pemprov Sumbar yang datang berkonsultasi langsung dengan KPK.
Namun, Adlinsyah meminta komitmen Pemprov Sumbar untuk meningkatkan skor Monitoring Control for Prevention (MCP). Dalam pantauan KPK, rata-rata skor MCP Pemprov Sumbar, hingga Juni 2020, adalah 59,63 persen.
“Skor ini lebih rendah dari dua daerah teratas di keseluruhan wilayah Sumbar, yakni Kota Bukittinggi 72,83 persen dan Kota Padang 60,37 persen,” kata Adlinsyah.
Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki, menyampaikan catatan timnya yang menemukan bahwa beberapa parameter capaian upaya penyelamatan keuangan dan aset daerah oleh Pemprov Sumbar masih relative rendah.
Sampai pertengahan tahun 2020, lanjut Sugeng, Pemprov Sumbar belum melaporkan realisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Daerah (rencana integrasi Sistem Informasi e-samsat dan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sakato).
“Lalu, dari piutang pajak sebesar Rp119 Miliar, baru tertagih sebesar Rp64 Miliar atau baru 53,54 persen,” ujar Sugeng.
Selain itu, lanjut Sugeng, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, hingga Juni 2020, adalah Rp811 Miliar. Besaran ini, menurut Sugeng masih relatif kecil dibandingkan waktu yang sama di tahun 2019 yang mencapai Rp836 Miliar atau turun sebesar Rp25 Miliar. Lantas, dari sisi aset tanah, dari jumlah total 403 bidang tanah milik Pemprov Sumbar, baru 263 persil yang telah bersertifikat atau 65,26 persen.
Sebagai penutup, Sugeng menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov Sumbar untuk peningkatan aspek-aspek penilaian yang terdapat dalam MCP.
Pertama, Pemprov Sumbar memastikan penyusunan rencana APBD 2021 telah memakai aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan penganggarannya.
Kedua, membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang mandiri dan Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ yang permanen sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ketiga, delegasikan kewenangan penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Keempat, mendukung peningkatan kompetensi APIP.
Kelima, perbaikan sistem informasi dan basis data kepegawaian, penerapan absensi digital yang terhubung dengan sistem penilaian kinerja, dan menjalankan kebijakan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) sebagai instrumen reward and punishment.
Keenam, membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
Ketujuh, menerapkan sistem pembayaran pajak online, yang dibarengi perbaikan basis data yang handal mengenai wajib pajak. Dan, kedelapan, pelaksanaan segera program Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP). (nzah)
Balang

LEAVE A REPLY