KUNJUNGAN PEJALANAN DINAS KETUA KOMISI V DPRD SUMATERA BARAT KE- KEPULAUAN MENTAWAI
PadangTIME.com – Selama lebih kurang 3 hari (1-3/Juni) Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat M. Yusuf Abit,ST,MM mekakukan perjalanan Dinas Ke Kab Kepulauan Mentawai pada dalam rangka monitoring dari akhir Tahap 2 pelaksanaan PSBB dan akan memasuki Tahap NEW NORMAL dan sekaligus melakukan monitoring dan peninjauan terhadap kegiatan kegiatan Dinas terkait/Mitra dari Komisi 5 seperti Dinas Pendidikan , Sosial dan Dinas Kesehatan.
M. Yusuf Abit mengatakan berdasarkan data yang diperoleh Satgas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah pasien positif terpapar virus corona ada tersebar di tiga pulau tersebut, yaitu Pulau Siberut, Sipora dan pulau Sikakap.
Ketua Komisi V dan rombongan (Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit bersama Tim dari BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Sumbar ) mengunjungi beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan SMA/SMK di beberapa daerah terpencil kepulauan Mentawai.
M. Yusuf Abit sangat mengapresiasi Pemkab Mentawai dalam melakukan antisipasi penyebaran Covid -19 sangat ketat dan disiplin sekali hal ini terlihat saat rombongan sdari provinsi mengunjungi Kepulauan Mentawai. Rombongan disambut dengan protokol kesehatan Covid-19 yang begitu ketat, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Siberut,
Dari Hasil Kunjungan Komisi V ke Kabupaten Kepulauan Mentawai masih banyak yang perlu menjadi perhatian pemeritah Provinsi diantaranyab ke:
Dinas Kesehatan pelaksanaan tugas Covid-19 terkait, apalagi untuk fasilitas kesehatan masih kekurangan di Mentawai, dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama masih ada bangunan rumah sakit tersebut rusak parah, pintu dan jendela kaca sudah bolong dan hancur padahal belum dioperasikan.
RSUD Pratama yang berlokasi Pasakiat Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sempat terhenti pembangunannya, namun sekarang telah melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui DAK senilai Rp2.336.466.000
M. Yusuf Abit mengecek kesiapan pembangunan rumah sakit yang rencananya sebagai rumah sakit penanganan Virus Corona (Covid-19), dalam kunjungan ini melihat ketersediaan fasilitas yang mendukung perawatan pasien.
Fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Siberut dalam kondisi dalam pembangunan dan masih minim fasilitas kesehatan yang memadai, pembangunan ini harus disegerakan, karena rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit rujukan utama di daerah Kepulauan Mentawai dalam penanganan Covid-19.
Secara umum rumah sakit tersebut memiliki tempat yang sangat strategis, namun masih dalam tahap pembangunan. Semoga rumah sakit ini bisa memberi banyak manfaat untuk Mentawai khususnya bagi warga Siberut, ungkap M. Yusuf Abit.
Disektor Pendidikan di Kepulauan Mentawai
Sektor Pendidikan di Siberut Minim Jaringan Internet
Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah SMA dan SMK di kepulauan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai, keadaan pendidikan di Siberut Selatan masih sangat jauh dari harapan yang ditargetkan dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa yang berintelektual dan bermartabat.
“Dalam pandemi Covid-19 sudah hampir tiga bulan semua siswa belum diizinkan untuk masuk sekolah. Semua siswa dianjurkan untuk belajar melalui sistem daring. Tentunya sangat miris bagi di daerah pedalaman dan kepulauan. Tadi kita sudah rapat dengan para guru dan kepala sekolah disini. Kendalanya memang daerah sini tidak memiliki jaringan internet.Semuanya ini harus dicarikan solusinya segera agar apalagi mau mengikuti ujian,” kata M. Yusuf Abit.
M. Yusuf Abit. mengatakan tidak semua guru dan siswa memiliki ponsel pintar dan tersentuh jaringan internet, khususnya yang berada di desa terpencil kepulauan. Tentunya membuat kegiatan belajar mengajar dari rumah tak bisa dijalankan secara efektif.
“Setelah dilakukan evaluasi metode pembelajaran daring di Siberut hanya ada 10 persen, berarti ini belum optimal dan tidak efesien,” ucap M. Yusuf Abit..
Menurut M. Yusuf Abit. keterbatasan teknologi dan akses internet menjadi masalah utama. Siswa tidak mengetahui tugas yang diberikan para guru. Apabila Siswa terlalu lama libur bisa-bisa anak-anak didik kita akan bodoh, ditambah kendalanya siswa disini tidak bisa melakukan pendidikan melalui daring karena daerah sini tidak mencukupi jaringan internet. Tidak semua murid memiliki HP,”Sulitnya mengakses internet, membuat mereka berbondong-bondong untuk pulang kampung. Karena pada umumnya di daerah Siberut SMA dan SMK adalah pelajar yang datang dari pulau-pulau kecil yang tidak memiliki setara dengan SMA dan SMK.
M. Yusuf Abit. berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar dapat memperhatikan kebutuhan pendidikan seperti kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk akses jalan menuju ke sekolah yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua yang memiliki tanjakan yang tinggi.
Lebih lanjut dikatakan M. Yusuf Abit di kepulaan Mentawai ada bebera SMK yang baru selesai dibangun namun sangat disayangkan SMK tersebut tidak memiliki pengamanan yang memadai, seperti sekolah tidak memiliki pagar, penjaga keaman sekolah, sedangkan SMK tersebut memiliki fasilitas komputer, Labor dan alat alat yang mendukung siswa untuk melakukan praktek, dengan tidak adanya pengamanan yang baik tentu alat-alat tersebut akan mudah hilang.
Dijelaskan M. Yusuf Abit sejak Kewenangan SMK dan SMA pindah ke Provinsi berdasarkan UU no 23 Th 2014 dimana kewenangan SMK dan SMK dari Kabupaten pindah ke Provinsi hal ini masih banyak sekali menyisakan persoalan persoalan bagi guru-guru di daerah seperti, waktu SMA/SMK dikelola oleh Kabupaten/Kota Guru Guru mendapatkan TUNDA (Tunjangan Daerah ) tetapi sejak pindah ke Provinsi sampai saat ini Diknas Prov Sumbar belum merealisasikan TUNDA ini dan sangat mempengaruhi semangat belajar mengajar para pendidik ini apalagi biaya kehidupan di Mentawai sangat tinggi. Masih banyak hal tugas dinas Pendidikan Provinsi yg tidak /belum dilaksanakan paska perpindahan kewenangan ungkap M. Yusuf Abit .
Sektor Sosial
Dari Kunjungan ke Pulauan Mentawai masih bayak terdapat masyarakat Mentawai yang tidak mendapat bantuan Tunai (BLT) begitu juga dengan bantuan lain, sedangkan masyarakat Kepulauan Mentawai ini masih banyak yang kehidupannya dibawah ekonomi menengah kebawah.
M. Yusuf Abit mengatakan masih banyaknya masyarakat daerah ini yang tidak memperoleh bantuan dan juga bantuan yang diberikan pada masyarakat tidak tepat sasaran disebabkan tidak adanya pembaruan data masyarakat . Dinas Sosial, masuih menggunakan data yang lama dalam memberikan bantuan, untuk itu Komisi V DPDR Sumatera Barat menghimbau Dinas Sosial mendata kembali masyarakat Pulauan Mentawai.
Ditambahkan M. Yusuf Abit pada kunjungan ini M. Yusuf Abit juga memberikan bantuan APD dan alat semprot pada pemerintah Kepulauan Mentawai (tisna)
