Oleh : Dr. Fery Andrianus, SE, MSI
Padang TIME.com – Pembangunan ekonomi yang berjalan hingga saat ini merupakan suatu proses berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi hilangnya kesejahteraan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan memperoleh perhatian lebih karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial-ekonomi, rendahnya produktifitas SDM (sumber daya manusia) dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah dan menurunnya mutu generasi yang akan datang.
Melihat luasnya dampak kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya mengenai persoalan rendahnya pendapatan dalam aspek ekonomi, namun juga menyangkut aspek sosial, budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sehingga pada dasarnya, penanggulangan kemiskinan adalah inti dari permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara. Ketersediaan infrastruktur telah lama diakui sebagai bentuk faktor terpenting dalam proses pembangunan dalam mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, baik dalam hal kebijakan maupun ilmu pengetahuan. Peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan perlu dievaluasi. Meskipun literatur yang tersedia belum sepenuhnya membahasa detil terntang hal ini, namun sudah ada konsensus umum bahwa pembangunan infrastruktur kondisinya sudah tepat dalam memainkan peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan dengan demikian berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, khususnya pada negara berkembang.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022) persentase dari jumlah penduduk yang berstatus miskin di Indonesia selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir, perkembangannya cenderung berjalan lambat dan adanya lonjakan yang terjadi pada tahun 2006 yang naik sekitar 1,78 persen. Namun seiring berjalannya waktu dalam jangka waktu lima tahun terakhir terlihat adanya penurunan hingga mencapai angka 9,22 persen pada tahun 2019, sebelum akhirnya naik menembus angka 10,19 persen di tahun 2020, lalu kembali mengalami suatu bentuk penurunan sebanyak 0,38 di tahun 2021. Tingkat kemiskinan ini masih relatif tinggi karena menyentuh 9,71 persen atau kurang lebih sebanyak 26,5 juta penduduk di negara ini masih hidup dalam keadaan miskin.
Tingginya angka kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kurang memadainya infratruktur di beberapa wilayah di Indonesia, sementara ketersediaan infrastruktur memainkan peran penting dalam kegiatan sosial ekonomi. Menurut Haughton dan Khandker (2009), kemudahan akses infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air minum dan fasilitas layanan dasar lainnya seperti sekolah dan rumah sakit memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap jalan raya, kesempatannya untuk memasuki pasar akan lebih luas dan peluangnya untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak akan semakin besar. Begitu juga dengan akses terhadap sanitasi layak yang berpengaruh pada kondisi kesehatan dan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia. Ketersediaan infrastruktur berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan prakondisi penting dalam penanggulangan kemiskinan (Priyarsono, 2012). Sebaliknya, pembangunan infrastruktur yang lambat dapat menjadi halangan bagi pembangunan dan pertumbuhan secara keseluruhan (Asian Development Bank, 2012). Dengan demikian, dapat disimpukan bahwa ketersediaan infrastruktur berperan dalam penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam proses pengentasan kemiskinan ada juga kebijakan non-infrastruktur yang juga memiliki hubungan erat terhadap kemiskinan. Salah satu faktornya yaitu PDRB yang didapatkan dari besarnya penghasilan pendapatan oleh kepemilikan penduduk terhadap faktor-faktor produksi yang selama proses produksi turut serta dalam periode tertentu. Hal tersebut membuat PDRB dinilai sebagai suatu hal yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan faktor lain yang dikatakan juga menjadi suatu hal berpengaruh dalam tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Kemakmuran suatu masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat pendaparannya. Namun, pendapatan tersebut dalam suatu kondisi yaitu kesempatan kerja penuh atau full employment maka pendapatan tersebut akan bernilai maksimum. Masalah kemiskiknan dapat menjadi buruk jika tingkat pengangguran tinggi. Dengan demikian penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengeluaran infrastruktur dan non infrastruktur terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh PDRB, inflasi, pengangguran dan pendidikan terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 – 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Variabel bebas yang dipergunakan disini yaitu Sanitasi, Listrik, Cangkupan Jalan, PDRB, inflasi, pengangguran dan pendidikan memiliki pengaruh dan signifikan yang berbeda terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan selama tahun 2017-2021 kemudian Variabel infrastruktur sanitasi yang diwakili oleh akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak, Variabel infrastruktur jalan yang diwakili oleh cangkupan jalan, PDRB, dan Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) secara signifikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Variable infrastruktur listrik yang diwakili oleh akses rumah tangga terhadap listrik dan Inflasi tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berbeda dengan variable lainnya Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia .(pt)
