Padang TIME – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tingkatkan peran Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga pengentasan menjadi terpadu.
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengungkapkan, ini merupakan bentuk keseriusan pemkab dalam mangatasi kemiskinan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menekan tingkat kemiskinan secara nasional.
“Ya, benar. Nanti yang ketua adalah Pak Wakil Bupati Rudi Hariyansyah dan Kepala Bappeda Sekretarisnya,” ungkap bupati di Painan.
Pembentukan, kata bupati TKPKD betujuan membangun sinergitas lintas perangkat daerah bidang ekonomi sesuai tugas kewenangan sektor masing-masing, sehingg penanganan bisa menyeluruh dan berkelanjutan.
Sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020 TKPKD menyusun strategi dan program seperti meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
Menjamin keberlangsungan usaha mereka yang dituangkan dalam program jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pelaku usaha mikro kecil atau program pengentasan sejenis lainnya.
“Artinya program pengentasan kemiskinan di tingkat nagari (desa adat) yang dibiayai dari dana desa,” terang bupati.
Strategi dan program menekan kemiskinan yang dibuat TKPKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang berbasis komoditi primer unggulan daerah seperti pertanian, perikanan dan kehutanan.
Pemerintah kabupaten lanjut bupati fokus pada pemberian nilai tambah agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan otomatis turut meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku industri mikro dan kecil sesuai sasaran program.
Kemudian memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama penentu tingkat kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan program unggulan daerah menjadikan sekaligus menjadikan manusia sebagai objek pembangunan.
“Jadi, tidak hanya subjek. Manusia yang unggul pastinya lebih cakap dalam bekerja dan otomatis kesejahteraannya pun ikut bagus,” terang bupati.
Secara terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Wendra Rovikto menyebutkan pihaknya kini menguji publik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tepat sasaran.
Akurasi data sangat menentukan tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan, apalagi adanya laporan terkait penerima yang tidak layak atau berasal dari keluarga mampu, bahkan perangkat nagari.
Sebab dalam penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya harus berpedoman pada prinsip adil dan merata, sesuai tingkat dengan kesejahteraannya.
Akibatnya strategi dan program yang telah disusun selama ini menjadi kurang efektif, sehingga masih banyak keluarga miskin di Pesisir Selatan yang sampai kini belum terakomodir dalam DTKS.
“Dari hasil uji publik tersebut kami langsung mengusulkan pengeluaran penerima yang tidak layak dan memasukan yang layak,” sebutnya.
Uji publik ulas Wendra dilakukan di tingkat kampung dengan memajang data dan nama penerima pada tempat-tempat keramaian dan kemudian meminta masyarakat untuk mengoreksi kelayakan penerima.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Periode Februari 2022 masyarakat yang masuk DTKS sebanyak 264.404 jiwa atau berkurang dari periode November 2021 yang 264.759 jiwa.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) mencatat tingkat kemiskinan di daerah itu periode Maret 2021 sebesar 7,92 persen dengan populasi 37.410 jiwa.
“Karena itu harus ada yang akurat. Dengan demikian sinergi lintas sektor menurunkan angka kemiskinan di TKPKD menjadi lebih terukur,” ujar mantan Camat Batang Kapas itu. (pt)
bebi
