DPRD Sumbar Terima Kunjungan Banggar DPRD Indragiri Hulu

0
787
Padang Time – Badan Anggaran DPRD Inragiri Hulu menilai provinsi Sumatera Barat telah berhasil dalam penganggaran penangan covid_19 untuk itu badan Anggaran DPRD Indragiri Hulu ingin mempelajari bagaimna cara penganggaran  dana dalam suasana covid 19 dengan mengunjungi DPRD Sumbar pada Selasa (22/2).
Kunjungan tersebut disambut dengan baik pihak DPRD Sumbar yang lansung diterima Kabag Anggaran dan Persidangan, Delvi di ruang sidang khusus 1 DPRD Sumbar.
Kunjungan Banggar DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut d ii pimpin langsung Ketua Banggar Elda Suhanura SH MH dan Wakil Banggar H suwardi Ritonga SE.
Pada kesempatan ini Banggar DPRD Kab. Indragiri Hulu. Ingin mengetahui bagaimana cara DPRD Sumatera Barat mengatur pengelolaaan dana dalam menangani masalah covid 19 di Sumatera Barat sehingga yg idak terjadinya permasalahan penganggaran dana dalam mengatasi covid 19 disumbar.
Menjawab masalah penganggaran dana covid di Sumbar Kabag Anggaran DPRD Sumbar Delvi , SE menjelaskan dalam penggaran dana covid 19 di Sumbar dengan pengaturan keuangan yang sangat bijak sana dan penuh perhitungan yang matang dan juga Provinsi Sumbar sudah punya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga banyak potensi-potensi pemasukan bagi daerah.

Nenyangkut pendapatan daerah di Sumbar, Delvi menerangkan bila PAD Sumbar
lebih mengarah pada pengelolaan kekayaan daerah untuk tingkatkan pendapatan daerah. Misalnya optimalisasi retribusi dan pajak dari sektor pariwisata, pajak permukaan air, pajak kendaraan atas air dan lainnya di tingkat kabupaten kota.

Pemprov Sumbar (eksekutif dan legislatif) saat ini sedang menyiapkan ranperda pengelolaan keuangan daerah yang baru. Mengingat sudah ada aturan baru dari Kemendagri yang mengatur tata pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Delvi

Delvi juga menyarankan agar  menyiapkan diri untuk buat Perda baru menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan baru tentang keuangan daerah itu

“Sedangkan untuk tingkat provinsi, pengelolaan keuangan daerah lebih mengarah pada tata pengelolaaan aset yang dijadikan bagian dari sumber PAD, ( tisna)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini