DPRD Sumatera Barat Sahkan 5 Perda

592

PadangTIME.com – DPRD Sumatera Barat dan Pemprov mengesahkan lima perda sekaligus dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano di Gedung DPRD Sumbar Kota Padang, Selasa (27/11)

Wakil Ketua DPRD Sumbar usai rapat paripurna mengatakan kelima peraturan daerah merupakan lanjutan dari pembahasan yang digelar oleh DPRD bersama pemerintag provinsi,seluruh regulasi yang disahkan itu menyangkut kepentingan masyarakat Sumbar.

DPRD Sumbar  berharap kelima perda ini dapat ditindaklanjuti dengan pergub dan dapat dijalankan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Arkadius mengatakan kelima perda yang disahkan yaitu perda tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Goverment), kedua perubahan atas perda nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perizinan tertentu. Ketiga perda tentang pencabutan atas perda nomor 4 tahun 2009 tentang pendirian yayasan beasiswa minangkabau.

Selanjutnya perda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan perda tentang penangulangan gangguan akibat kekurangan yodium.

“Semua regulasi yang disahkan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah,” katanya.

Sementara itu untuk perda tentang pencabutan atas perda nomor 4 tahun 2009 tentang pendiran yayasan minangkabau memang tertunda cukup lama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat resmi mengambil keputusan mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau. Perda pendirian yayasan ini dulunya adalah untuk mengelola dana bantuan beasiswa dari PT Rajawali Corp yang diserahkan pada tahun 2006 namun tidak bisa terlaksana karena berbenturan dengan aturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan pencabutan terhadap Perda Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD,

Menurut Arkadius  hal itu disebabkan belum ada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang model pengelolaan dana hibah PT Rajawali kepada Sumatera Barat.

Setelah pembahasan lanjutan baru ada kesepakatan untuk membubarkan yayasan tersebut karena dinilai sudah tidak efektif dan pihaknya bersama pemprov telah menetapkan format baru dalam pengelolaan beasiswa tersebut.

Selanjutnya Ketua Panitia Khusus perda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga Aristo Munandar menjelaskan perda ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih.

Aristo Munandar  mengatakan dalam filosofi adat di Sumbar keluarga adalah inti kehidupan. Menurut dia idealnya hubungan kekerabatan dalam keluarga dapat menjamin ketahanan keluarga. Berbagai persoalan sosial menyebabkan pergeseran peranan dan fungsi hubungan kekerabatan tersebut.(tn)

Balang

LEAVE A REPLY