DP3AKB Gelar Rapat Evaluasi KLA 2021

0
36

PadangTIME.com -Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman, mengadakan Rapat Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2021, di Ruang Rapat Bappeda Kota Pariaman, Kamis (21/1).

bebi

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda yang sekaligus merupakan Ketua Gugus Tugas KLA Kota Pariaman Fadli, Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman Nazifah, Pengurus Gugus Tugas Kota Pariaman, Kemenag, Ketua Baznas Kota Pariaman, dan Perwakilan dari Kecamatan.

Ketua Gugus Tugas KLA Kota Pariaman Fadli sebutkan, “ tujuan utama dari KLA ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kota yang mengarah pada upaya transformasi dan konvensi hak-hak anak. Kemudian strategi yang akan kita lakukan untuk menjadi KLA ini adalah, mengutamakan hak anak dalam kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dengan mengacu pada prinsip hak-hak anak yang dialkukan oleh UNICEF.

“Jadi ada 5 (lima) cluster konvensi hak-hak anak di era otonomi daerah ini yang harus diwujudkan dalam KLA yaitu, Cluster I tentang hak sipil dan kebebasan, Cluster II tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Cluster III tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, Cluster IV tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan Cluster V tentang perlindungan khusus”, ungkap Fadli.

Sementara itu Kadis DP3AKB Kota Pariaman Nazifah menyampaikan, “untuk menjadikan Kota Pariaman sebagai KLA, banyak hal yang harus direncanakan dan dipersiapkan agar peringkat madya yang sudah 5 (lima) kali berturut-turut kita dapatkan, bisa naik kelas menjadi peringkat nindya”.

“Untuk meningkatkan peringkat ini tentu saja kita harus lakukan pengembangan terhadap KLA dengan cara, melakukan komitmen, membentuk gugus tugas, mengumpulkan data basis, menyusun rencana aksi daerah, mengadakan pemantauan dan evaluasi, serta melakukan pelaporan”, terang Nazifah.

“Selain itu kita juga harus menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan capai 24 indikator yang telah ditetapkan. Jika capai 24 indikator ini sudah kita dapatkan maka peringkat madya akan naik kelas menjadi peringkat utama atau nindya”, jelas Kadis Dp3AKB ini.

Beliau berharap motivasi, dorongan, dan bantuan, dari segenap unsur pemerintahan juga masyarakat, untuk bisa membantu dan saling bekerjasama agar tercipta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan juga melibatkan anak dalam pembangunan serta menjadikannya sebagai subyek dan bukan objek. (PT/rill)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here