Padang TIME.com-Berkaitan dengan regulasi tersebut, maka Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 telah mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Gerakan yang biasa disingkat GISA ini menginstruksikan para Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia untuk melaksanakan 4 program yaitu Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan, Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan, Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia.

Gubernur Sumatera Barat cq. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (DPPKBKPS) telah menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diantaranya, saat ini berdasarkan Izin Gubernur Sumatera Barat yang diberikan kepada 45 (empat puluh lima) OPD/Unit Kerja telah dikonsultasikan kepada Dirjen Dukcapil Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. Dalam waktu dekat telah direncanakan pelaksanaan penandatanganan PKS dimaksud, untuk dilanjutkan dengan implementasi pemanfaatan data kependudukan secara teknis antara DPPKBKPS dengan 45 OPD/Unit Kerja tersebut melalui server dan aplikasi Data Warehouse (DWH) yang dibangun oleh Ditjen Dukcapil.

Dalam implementasinya, DPPKBKPS melalui DWH memberikan hak akses kepada petugas teknis di OPD pengguna data kependudukan berdasarkan izin Gubernur untuk mengakses, mengolah dan menyajikannya sesuai dengan kebutuhan data OPD/Unit kerja dari 31 elemen data yang tersedia dalam SIAK dan DWH. Sebaliknya OPD/Unit Kerja pengguna data juga diminta untuk memberikan data balikan untuk memperkaya data kependudukan yang tersedia di DWH, sehingga nantinya dapat pula dimanfaatkan dan digunakan oleh stakeholder atau sektor lainnya dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan.(PT/Hms Sumbar)

Balang

LEAVE A REPLY