Pesisir Selatan – padangtime.com | IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Pesisir Selatan melakukan Kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI) tentang Keterlibatan Perempuan dalam Perencanaan dan Pengawasan Infranstruktur Daerah dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan, Selasa, (05/03).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan
45 orang undangan yang terdiri dari Unsur Dinas, Peserta Pelatihan IWAPI, Kontraktor, Asosiasi Kontrusi, Organisasi PPDI,IWAPI,Aisyah dan beberapa took Masyarakat Pesisir Selatan.
Bupati dalam dalam sambutanya menjelaskan, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli, kita dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan dan kesuksesan.
Dengan diadakannya diseminasi pada Surat Edaran ini diharapkan kerjasama antara pemerintah, OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), sektor swasta, LSM setempat untuk merealisasikan hal-hal tersebut agar terciptanya infrastruktur yang inklusif dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan.
“Pembangunan adalah tanggungjawab kita bersama. Semua pihak termasuk perempuan dan kaum disabilitas harus ikut andil berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui Surat Edaran ini, Kami mengajak para pemangku kepentingan baik jajaran pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mendorong pelibatan semua kalangan serta memberi akses peran bagi perempuan dan disabilitas agar pembangunan yang inklusif dapat kita wujudkan.’’ Pungkasnya.
Ketua IWAPI Pesisir Selatan Cici Gamiaci menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana pembangunan yang inklusi dan bagaimana partisipasi semua anggota masyarakat setempat terutama peningkatan partisipasi perempuan pada proses pengambilan keputusan, pemenuhan hak perempuan, perlindungan perempuan dan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender.
“Melalui perencanaan penganggaran yang Responsif Gender Partisipasi perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan dan program-program yang dibuat.” terangnya.
Adapun Narasumber kegiatan ini Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB dari Pov Sumbar ROSMADELI,SKM.M.Biomed menjelaskan ada hal yang perlu jadi perhatian untuk menghapus diskriminasi serta mewujudkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam dunia kerja. Serperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 dan 6, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja dapat diambil langkah dalam berbagai bentuk, mulai dari pemilihan kandidat tanpa memandang jenis kelamin hingga disparitas dalam pembayaran dan promosi untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu.
“Melibatkan perempuan dalam tahap awal perencanaan memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan khusus mereka dan memastikan alokasi anggaran yang memadai. Upaya perlindungan ini mencakup pencegahan kekerasan berbasis gender, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan anak, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka.” terangnya.
