ADVETORIAL BIRO HUMAS SEKDAPROV SUMBAR
8 MEI 2019
PadangTIME.com – Berdasarkan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, data kemiskinan per 2018 menunjukkan bahwa 6,65 persen atau sekitar 357,13 ribu jiwa dari seluruh warga Sumbar hidup di bawah garis kemiskinan. Data itu dihasilkan setelah dilakukan penghitungan terhadap empat indikator utama.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumbar, Krido Saptono menyebutkan, angka kemiskinan 6,65 persen itu sama halnya dengan tujuh dari 100 orang warga Sumbar hidup di bawah garis kemiskinan. “Tujuh dari 100 warga dalam keadaan miskin. Itu berdasarkan empat indikator perhitungan,” kata Krido saat ekspos data statistik BPS Sumbar beberapa waktu lalu.
Empat indikator yang dimaksud Krido antara lain, penentuan penduduk referensi, penentuan komponen garis kemiskinan, indikator kebutuhan dasar makanan, dan indikator kebutuhan dasar non makanan.
“Pada penentuan penduduk referensi, ada empat langkah yang dilakukan, yaitu menghitung Garis Kemiskinan Sementara (GKS), menentukan 20% penduduk yang berada di atas GKS, menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) dari 20% penduduk yang berada di atas GKS, penghitungan dilakukan terpisah antara kota dan desa,” kata Krido lagi.
Krido meneruskan, untuk penentuan komponen garis kemiskinan, BPS memperoleh data dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
“Rumusnya GK=GKM+GKNM. Sedangkan yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” sebutnya.
Untuk tahapan penghitungan kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar makanan, Krido menyebutkan hal itu diwakili oleh 52 jenis komoditas, sedangkan kebutuhan dasar non-makanan diwakili 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di kawasan perdesaan.
Di sisi lain BPS melihat, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada Maret 2017 lebih cenderung mendekati garis kemiskinan daripada penduduk miskin Maret 2018. “Mendekat di sini artinya, yang sebelumnya jauh di bawah garis kemiskinan, sudah mulai berangsur mendekati garis kemiskinan, sehingga kemudian bisa berada di atas garis kemiskinan,” katanya kemudian.
Merujuk data kemiskinan nasional, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.
“Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah,” kata Kepala BPS Suhariyanto, saat konferensi pers di kantornya Juli 2018 lalu,
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2018, mencapai 353,24 ribu orang. Jumlah itu berkurang sebesar 3,89 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang mencapai 357,13 ribu orang.
Berdasarkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 4,86 persen. Naik menjadi 4,99 persen pada September 2018.
Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 8,07 persen. Turun 7,90 persen pada September 2018.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumatera Barat Krido Saptono mengatakan penyebab naiknya angka kemiskinan di kota karena tidak meratanya bantuan sosial yang didapatkan masyarakat miskin, pada kebutuhan hidup seperti pembayaran listrik lainnya cukup tinggi.
Sementara di desa, kata dia, terjadi penurunan angka penduduk miskin, karena penyebaran sejumlah bantuan sosial ke masyarakat miskin dinilai cukup merata.
“Bantuan sosial yang tersebar itu cukup banyak, seperti Rastra dari Bulog, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejumlah bantuan sosial lainnya yang dijalankan oleh pemerintah daerah juga seperti bedah rumah,” katanya
Ia menjelaskan kondisi kemiskinan di Sumatera Barat yang diperoleh BPS itu setelah melakukan sampel terhadap 2.550 rumah tangga di Sumatera Barat. Rumah tangga yang dijadikan sampel tidak membedakan, pendatang atau bahkan penduduk asli. Semuanya dirangkum dan dijadikan sampel penghitungan kondisi penduduk miskin di Sumatera Barat.
Krido mengaku tidak menghitung kondisi kemiskinan yang dikelompokan berdasarkan kebupaten dan kota. Ia menyebutkan, kondisi penduduk miskin di kabupaten dan kota, akan dirilis pada bulan depan, karena akan ada rangkuman kondisi penduduk miskin di Sumatera Barat
“Kita di BPS tentu berharap bantuan-bantuan sosial yang ada itu dapat terus dijalankan, sehingga penduduk miskin benar – benar dapat terbantu, terutama untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujarnya.
Disisi Lain Pemko Padang guna mengurangi angka kemiskinan Pemerintah telah membuat program Keluarga Harapan-PKH. PKH tersebut merupakan program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga penerima manfaat-PKM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinnan, sejak tahun 2007 Pemerinah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan-PKH.
Di Kota Padang sendiri Program Keluarga Harapan-PKH tersebut telah berjalan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Berdasarkan data di Dinas Sosial Kota Padang, peneriman bantuan PKH di Kota Padang tahun 2019 tercatat sebanyak 19 ribu 500 keluarga penerima manfaat. Sementara data warga miskin di Kota Padang lebih kurang 60 ribu Kepala Keluarga.
Kadis Sosial Sumatera Barat Abdul Gafar mengatakan mengatakan, sejak di laksanakannya PKH tersebut, jumlah angka kemiskinan di Kota Padang terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan, dari data tersebut sudah banyak keluarga penerima manfaat yang mandiri.
“Alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah ada berkurang, yang dulunya penerima PKH sekarang sudah mandiri, kendati masih ada juga orang yang memprokatori untuk tetap menjadi KPM. Namun masyarakat kita sudah sadar dan mandiri,”ujar Abdul Gafar. Rabu (08/05/2019).
Afriadi menjelaskan, untuk kelancaran selama berlangsungnya PKH tersebut, 91 orang pendamping siap membantu keluarga penerima manfaat tersebut.
Sementara itu Koordinator Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Wendy Juli Putra mengatakan, program PKH di Kota Padang sudah berjalan semenjak tahun 2014 lalu. Program tersebut sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
“ PKH ini sangat membantu masyarakat kita yang kurang mampu untuk keluarga dari kemiskinannya,”ujar Wendy.
Wendy Juli Putra menambahkan, ditahun 2019, pencairan bantuan di lakukan 4 tahap. Setiap tahap pencairan lebih kurang 16 Milyar rupiah. Sementara itu rincian bantuan yang diterima yanki untuk ibu hamil dan balita sebesar 2 juta 400 ribu rupiah setiap tahun, untuk murid SD 450 ribu rupiah pertahun, Pelajar SMP 750 ribu rupiah pertahun dan siswa SMA 1 juta rupiah pertahunnya. Sedangkan untuk penderita Disabilitas berat menerima 2 juta 400 ribu rupiah setiap tahunnya (NL)
