PadangTIME.com – Wakil Bupati Dharmasraya Drs. Dasril Panin Datuak Labuan membuka acara Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Selasa (25/5/21) di Kantor Bupati Kabupaten Dhamasraya.
Dalam sambutannya Wabup mengingatkan badan publik harus memberikan informasi yang benar agar tidak menjadi sengketa informasi dan hendaknya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang apa saja memang harus diketahui oleh publik.
“Kalo bisa Dhamasraya tidak ada sengketa informasi publik , tidak ada masyarakat yang tidak memperoleh informasi dari Badan Publik karena itu adalah hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut”, tutur Wabup Dhamasraya.
Baca Juga: Patuhi Protokol Kesehatan, Atlet Sejumlah Cabor di Dharmasraya Mulai Latihan Intensif
Wakil Ketua Komisi Informasi Arif Yumardi SE, dalam sambutannya mengatakan dalam undang undang no 14 tahun 2008 sebuah badan publik yang menggunakan anggaran negara harus memberikan transparansi informasi.
“Dharmasraya yang merupakan pintu masuk Sumatera Barat hendaknya menjadi wilayah yang informatif sehingga semua keunggulan wilayah Kabupaten Damasraya ini bisa diakses oleh semua masyarakat secara keseluruhan,” ujar Arif.
Selain itu Arif mengatakan buka dan beri kemudahan akses publik untuk tahu atas semua perencanaan, program dan pelaksanaan serta evaluasi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD alias uang rakyat.
Baca Juga: Kelima Kalinya Laporan Keuangan Pemkab Dharmasraya Raih Opini WTP dari BPK RI
“Dharmasraya mesti pioner lagi mengelola informasi publik dan menjadi teras keterbukaan informasi publik di bagian timur Sumatera Barat, ” ujar Arif.
Bimtek PSI digelar di Dharmasraya diikuti peserta yang berasal dari wali nagari, ormas dan perwakilan PPID Pembantu. Bimtek ini menghadirkan nara sumber Anggota DPRD Sumbar Leli Arni, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuwandi dan dari PPID Utama Pemkab Dharmasraya dengan moderatori Asisten Ahli Tiwi Utami. (PT/ms/rls/ts)
