Padang TIME – Sebanyak 2.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Padang mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 200 unit dibantu pada 2021 dan sisanya 1.800 di 2022.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Hendri Septa usai bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, di Jakarta Rabu (15/9/2021).
“Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi dengan Pak Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. Dari pertemuan tersebut, kita mendapat bantuan RTLH sebanyak 2.000 unit,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota mengungkapkan, bahwa rumah tidak layak huni di Kota Padang berjumlah sekitar 9.000 unit. Setelah dilakukan verifikasi ada 4200 unit yang bisa dibantu.
“Dari 4.200 tersebut sebanyak 2.000 rumah akan kita perioritaskan untuk dibantu karena tanahnya sudah milik sendiri,” sebut Wako.
Di kesempatan itu, Wali Kota Padang Hendri Septa juga menyampaikan tentang pengembangan infrastruktur dan kawasan kumuh di Kota Padang. Dalam RPJMD Kota Padang ada sekitar 122 hektar kawasan kumuh di Kota Padang yang tersebar di 22 lokasi.
“Sesuai kewenangannya, pemerintah pusat bisa menangani sekitar 15 hektar.
Untuk itu kita diminta menyiapkan perencanaan untuk pengembangan untuk kawasan kumuh tersebut,” imbuh Wako Hendri Septa.
Hadir mendampingi wali kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Plt. Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kabag Umum Bobby Firman dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis. (pt)
bebi
