Strategi Pemprov Sumbar Tingkatkan Pembangunan Dan Kesejateraan Masyarakat

3387
sponsor

ADVETORIAL PEMPROF SUMBAR

9  April 2019

PadangTIME,com – Strategi Pembangunan yang dibahas Pememerintahan provinsi  Sumatera Barat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejateraan masyarakat di antaranya , Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, perlu mempersiapkan sejumlah rencana strategis untuk membangun Sumatera Barat pada tahun 2020 mendatang terutama daerah daerah tertinggal seperti Kabupaten Mentawai, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan . Apalagi cukup banyak infrastruktur yang tengah dikerjakan, setidaknya pada tahun depan bisa dilanjutkan. “Infrastruktur adalah pembangunan yang sangat penting, untuk itu berbagai daerah diminta untuk tetap menyusun rencana program strategis terkait infrastruktur,” katanya, di Padang, Selasa (9/4/2019).

Pada pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Investasi dan Pemerataan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” ini, Irwan juga meminta kepada jajarannya untuk konsisten dalam menjalankan program kerja.

Gubernur juga menyampaikan, bahwa kebijakan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumberdaya daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dengan mendukung kegiatan pariwisata.
Irwan Prayitno berharap bidang pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja yang luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam pembangunan infrastuktur yang mendukung kepada kegiatan ekonomi masyarakat.

kunjungan kerja ke kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dalam rangka melihat komoditas unggulan seperti alpukat, kopi, nilam dan serai wangi.

“Khusus kondisi infrastuktur Sumatera Barat masih perlu peningkatan, baik dalam kualitas jalan, irigasi, perhubungan, maupun keterjangkauan energi listrik,” ucapnya.Kehadiran dana desa telah ikut mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal di Sumbar. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sejak 2015 itu, turut membantu suksesnya program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah.

Staf Ahli Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Febby Datuak Bangso mengatakan pada tahun 2019, pemanfaatan dana desa penekanannya tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi lebih kepada bagaimana maksimal untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Itu titik tekan dana desa 2019. Kita harapkan daerah yang kembali dapat dana desa pada tahun ini dapat maksimal dalam penyerapan anggaran dan termamfaatkan untuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya,
.
Febby Datuak Bangsomengatakan, untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan kehadiran Dirjen Kemendes yang dibawa langsung ke Sumbar dan mengunjungi daerah tertinggal, diharapkan berdampak terhadap memaksimalkan program yang ada di Kemendes.

“Kita dari Kemendes PDTT ingin memberikan berbagai program yang ada untuk Sumbar, khususnya ke daerah tertinggal. Dengan harapan dengan sentuhan melalui dana desa dan program lainnya di Kemendes berdampak terhadap percepatan pembangunan, dan masyarakat dapat terbantu,” jelasnya.

Febby Datuak Bangso mengharapkan daerah tertinggal di Sumbar dapat mengembangkan potensi yang ada untuk menjadikan daerah tersebut lebih maju. Seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata dan sumber daya laut ini juga memiliki hasil pertanian berupa sagu dan pisang.
“Tentunya ini juga peluang bisa dikembangkan. Kita akan mengupayakan mencarikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat setempat agar hasil alam ini dapat terkelola secara maksimal, sehingga berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” terangnya.

Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT Harlina Sulistyo Rini menyebutkan dalam pertemuan dengan Wagub Sumbar tersebut dilakukan pembahasan mengenai Kabupaten Mentawai yang masih berstatus daerah tertinggal.

Wagub Nasrul Abit mejelaskan tiga daerah tertinggal di Sumbar yaitu Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan, minimal 2019 dua daerah sudah bisa bebas,”
Menurutnya saat ini kondisi di tiga daerah tersebut terus dibangun dan dilakukan pembenahan mulai dari perhubungan, infrastruktur hingga transportasi.
“Tinggal sekarang yang belum itu soal tingkat kesejahteraan masyarakatnya,” kata dia.

Wagub mengakui di antara tiga daerah tersebut yang agak sulit adalah Mentawai. dan juga  menyebutakan butuh anggaran Rp2,1 triliun untuk membebaskan Mentawai dari status daerah tertinggal.

Wagub Subar lakukan Penjauan ke daerah Mentawai

Nasrul Abit  mengatakan pihaknya terus berupaya untuk membangun Mentawai dari seluruh sektor.”Kesehatan dan pendidikan sudah banyak perbaikan tapi transportasi di dalam pulau masih sulit sekarang baru 30 persen,” katanya.  Dikatakan  untuk membangun Mentawai butuh biaya besar dan bergantung kepada bantuan dari pusat karena pemerintah kabupaten dan provinsi tidak sanggup. Dari tiga daerah tertinggal di Sumbar, Mentawai dinilai paling sulit keluar dari status itu karena dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, Mentawai berada pada peringkat 76.

Kabupaten Kepiulauan Mentawai yang Punya potensi cepat untuk Maju dan berkembang

“Untuk daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, saya tidak khawatir dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan. Kedua kabupaten ini sudah baik perkembangannya secara statistik. Berbeda dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang perlu mendapat perhatian lebih”, tutur Dirjen PDT. Beliau juga menambahkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai unik karena dihuni oleh banyak masyarakat pendatang. Banyak suku yang tinggal di sana.

Wakil Gubernur Sumatera Barat menyebutkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tingkat kemiskinan masih sangat tinggi di kabupaten ini. Potensi perikanan tangkap masih belum optimal karena mayoritas masyarakatnya bekerja dengan sistem lahan berpindah (bercocok tanam).

Dirjen PDT dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sepakat bahwa perlu dilakukan penyiapan SDM untuk mengelola perikanan tangkap. “Kabupaten Kepulauan Mentawai banyak udang dan lobster”, jelas Bapak Nasrul Abit. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Mentawai menghasilkan banyak pisang. Seolah sepemikiran dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Samsul Widodo menyampaikan bahwa beliau mendapat informasi bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai akan panen raya pisang sekitar November 2018. Dirjen PDT dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sepakat untuk coba kembangkan pengelolaan pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dirjen. PDT menyebutkan bahwa komoditas pisan ini dapat diolah untuk dijadikan tepung pisang. Saat ini beliau sedang mencari investor untuk mendukung pengelolaan pisang ini.(an)

Balang

LEAVE A REPLY