PadangTIME.com Badan pengawas kesehatan dan keselamatan kerja di Australia, menuntut Departemen Kesehatan di negara bagian Victoria karena dianggap telah melakukan 58 pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja sehubungan dengan program karantina hotel.
WorkSafe menuduh Departemen Kesehatan, sebelumnya Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (DHHS), telah gagal menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya dan membahayakan orang yang bukan karyawan.
Tuduhan itu terkait dengan Operasi Soteria, program karantina hotel di Melbourne yang dilakukan dari Maret hingga Juli 2020 dan berlangsung, saat gelombang kedua pandemi COVID-19 yang mematikan.
Bukti terkait penjaga keamanan yang tidak terlatih, protokol pengendalian infeksi yang buruk, dan kurangnya pengawasan terungkap di media saat itu.
Program karantina hotel akhirnya ditutup berbulan-bulan selama gelombang kedua, dan kembali dibuka pada Desember tahun lalu di bawah sistem komando baru.
Dalam siaran persnya, WorkSafe merinci sejumlah hal yang dianggap gagal, termasuk departemen tersebut melanggar undang-undang kesehatan dan keselamatan, karena tidak menunjuk ahli pengendalian infeksi di hotel dan gagal memberikan pelatihan atau instruksi untuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
“Dalam semua tuntutan, WorkSafe menduga pegawai Departemen Kesehatan, Pejabat Pemerintah Victoria yang ditugaskan, atau penjaga keamanan berisiko tertular atau kematian karena COVID-19 dari mereka yang pulang ke Australia dan terinfeksi, orang lain yang bekerja di hotel atau dari permukaan yang terkontaminasi,” kata organisasi itu.
Hukuman maksimum bagi badan hukum untuk masing-masing tuntutan adalah A$1,64 juta (sekitar Rp16 miliar), yang berarti Departemen Kesehatan dapat dihukum membayar denda lebih dari A$95 juta atau sekitar Rp982 miliar.
“Penyelidikan yang rumit ini membutuhkan waktu 15 bulan untuk diselesaikan, termasuk di dalamnya peninjauan puluhan ribu dokumen dan beberapa wawancara saksi,” kata pernyataan WorkSafe.
Pemeriksaan independen yang diselesaikan tahun lalu menemukan penjaga keamanan yang direkrut untuk bekerja di hotel karantina seharusnya mendapat lebih banyak pelatihan dan pengawasan.
WorkSafe mengatakan tinjauan dari pemeriksaan independen itu telah “memberikan konteks dan informasi yang relevan yang menginformasikan bagian dari investigasi.”
Pengawas telah melakukan sejumlah penyelidikan ke hotel, perusahaan keamanan dan departemen lain, yang sekarang telah disimpulkan.
Kasus ini diperkirakan akan disidangkan di depan Pengadilan Negeri Melbourne pada 22 Oktober.
Seorang juru bicara pemerintah Victoria menolak berkomentar saat masalah itu dibawa ke pengadilan.
Menteri Kesehatan bayangan dari pihak oposisi, Georgie Crozier, mengatakan Premier Daniel Andrews perlu menjelaskan mengapa dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas insiden tempat kerja terbesar dalam sejarah negara bagian itu.
“Ini telah menjadi penyelidikan yang panjang dan setelah tragedi yang terjadi tahun lalu, setiap warga Victoria ingin mendengar jawaban, mereka ingin melihat orang-orang bertanggung jawab atas kehilangan tragis dan kehancuran yang terjadi,” ujarnya.
“Tidak hanya dengan hilangnya nyawa tetapi juga korban jiwa, lockdown yang diperpanjang, bisnis yang hilang, dan dampak kesehatan mental yang benar-benar mengganggu warga Victoria,” katanya.
“Ini telah menjadi kegagalan oleh pemerintah, kegagalan terbesar dalam pemerintahan sepanjang sejarah negara bagian,” katanya.
“Dan pemimpin negara bagian serta para menteri yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab atas kegagalan itu.”
Menteri Kesehatan di Victoria, Jenny Mikakos mengundurkan diri September tahun lalu, saat pemeriksaan Coate ke dalam sistem karantina hotel sedang dalam tahap dengar pendapat. (PT)
bebi
