Sekretaris Komisi II DPRD Padang: Bapenda dalam menentukan jumlah pajak hanya berdasarkan perkiraan semata

1363

PadangTIME.com – Sekretaris Komisi II DPRD Padang, Miswar Jambak menyebut kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak disebabkan kurangnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, Bapenda juga tidak memiliki data by name dan by addres wajib pajak daerah sehingga kebocoran tersebut kian banyak.

“Terkesan, Bapenda dalam menentukan jumlah pajak hanya berdasarkan perkiraan semata. Padahal, untuk pencapaian target pendapatan harusnya berdasarkan by name dan by addres,” jelas Miswar, Kamis (23/5/2019).

Miswar yakin, jika pungutan pajak yang dilakukan Bapenda berdasar by name dan by addres maka kebocoran pajak bisa diminimalisir. Miswar menceritakan pengalamannya terkait kurangnya pengawasan Bapenda dalam mengelola pajak. Misalnya, sebut Miswar, masih ditemukan restoran yamg tidak mencantumkan pajak 10 persen pada struck pembayaran di salah satu restoran di Kota Padang.

“Ini kan bentuk kurangnya pengawasan dari Bapenda,” tegas anggota Fraksi Golkar ini.

Miswar memang juga tidak membantah, uji petik yang diterapkan Bapenda merupakan salah satu langkah menekan kebocoran pajak. Namun, lanjutnya, uji petik tersebut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Miswar juga mempertanyakan rendahnya nilai pajak hiburan dan restoran di tempat-tempat hiburan. “Apa mungkin pajak hiburan dan restoran di salah satu tempat hiburan karaoke di Kota Padang hanya Rp4 juta per bulan?” tanya Miswar dengan nada heran.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP Maidestal Hari Mahesa meyakini tanpa punya data by name dan by addres, sulit bagi Bapenda Kota Padang meningkatkan PAD dari sektor pajak. Untuk itu, Maidestal menyarankan sebelum menetapkan target, Bapenda harus punya perencanaan.

“Sebetulnya, DPRD Padang sudah lama menyarankan agar Bapenda memiliki data wajib pajak by name by addres. Namun, entah kenapa hal tersebut tidak dilaksanakan,” tegas Esa.

Sebelumnya, Bapenda menargetkan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2,3 miliar per hari. Target tersebut disampaikan Kepala Bapenda Alfiadi pada rapat evaluasi PAD dengan Walikota Padang, akhir pekan lalu (01

LEAVE A REPLY