Pemko Padang Terima Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dari LKPP RI

837

PadangTIME.com – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJP) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang menggelar kegiatan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Eksternal Stakeholder Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Rabu (11/9/2019).

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BPJP Setdako Padang bersama LKPP RI guna mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan stakeholder LKPP RI di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pejabat/staf yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Pokja Pemilihan UKPBJ, Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pelaksana Pelatihan PBJ dan perwakilan dari penyedia konstruksi dan konsultan.

Sebagaimana diketahui, Kota Padang merupakan salah satu dari 14 daerah se-Indonesia yang ditunjuk LKPP RI dalam pelaksanaan kegiatan penting tersebut.

Kepala BPBJ Setdako Padang Novalino menyebutkan, survey ini berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh LKPP RI sesuai dengan aturan PBJ yang telah diatur pelaksanaannya dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.

“Kita tentu berharap dapat tercapainya tujuan dan sasaran dalam kegiatan ini. Dimana untuk narasumber menghadirkan Ny, Ir. Gusmelinda Rahmi, MAFIS selaku Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP RI,” imbuhnya.

Sementara itu Asisten Administrasi Setdako Padang, Didi Aryadi mewakili Wali Kota Padang dalam sambutannya
menyampaika atas nama Pemerintah Kota Padang, sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada LKPP RI yang telah mempercayakan Kota Padang sebagai salah satu kota terpilih dalam pelaksanaan survey tersebut.

“Kami tentu berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini akan membantu LKPP RI dalam peningkatan layanan pengadaan barang/jasa. Baik dalam pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sistem rencana umum pengadaan (SIRUP), sistem informasi unit kerja pengadaan barang/jasa (SIMKU) dan terhadap layanan
penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu juga terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) fungsional PBJ, katalog nasional, sektoral dan lokal khususnya kepada Pemko Padang,” harap Asisten.

Didi Aryadi pun juga mengingatkan kepada seluruh peserta kegiatan untuk sungguh-sungguh mengikuti rangkaian kegiatan berupa pengisian kuesioner SKM, sebagai upaya untuk mengetahui persepsi mitra kerja terhadap implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh LKPP sejauh ini.Terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik di bidang pengadaan barang/jasa yang selama ini tidak dipahami atau dimengerti.

“Semoga dengan itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam pengadaan barang/jasa ke depan. Diharapkan ilmu dan materi yang didapat dalam kegiatan ini juga disosialisasikan lagi kepada rekan-rekan staf di OPD masing-masing, sehingga kita bisa melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dan optimal,” tukuknya.(David)

LEAVE A REPLY