Mantan  Karyawan Vendor PT PLN  Sampaikan Aspirasi  ke DPRD Sumbar

394
sponsore

PadangTIME.com – Mantan pegawai PT Heleyora Powerindo, perusahaan vendor mitra PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendatangi  gedung DPRD Sumatera Barat untuk mengadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (31/10) .

Mantan pegawai PT Heleyora Powerindo mengadukan nasib karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai  sangat merugikan Mantan pegawai PT Heleyora Powerindo karena mereka telah begitu lama bekerja pada perusahaan tersebut .

Kedatangan mantan pegawai PT Heleyora Powerindo ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang  diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Guspardi Gaus dan Lassuardi.

Salah seorang eks karyawan vendor PT PLN tersebut, Abdi, menjelaskan, mereka yang diberhentikan sudah bekerja cukup lama, mulai dari lima tahun bahkan ada yang sudah 28 tahun.

Sebanyak 157 orang yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Dikatan Abdi selama ini dia bekerja  mengerjakan pekerjaan inti, bukan sebagai OB, Sabpan dan lainnya namun tiba-tiba, diberhentikan sepihak.

Abdi menjelaskan, jenis pekerjaan mereka langsung membantu PT PLN. Namun, bertahun-tahun bekerja, sudah beberapa kali berganti vendor dengan bidang tugas yang sama.

“Sudah beberapa kali ganti vendor, yang terakhir adalah PT Heleyora Powerindo sejak tahun 2013. Sebelumnya ada PT AMP, PT MIU. Jadi selalu berganti yang mungkin untuk menghindari pengangkatan karyawan,” ungkapnya.

Meskipun berganti vendor, mereka tetap bekerja untuk PLN dan tetap bersabar untuk diangkat sebagai karyawan. Namun yang diperoleh mereka justru diberhentikan (PHK),” keluhnya.

Diki Rafiki dari kantor LBH Padang dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh PLN bersama vendornya merupakan pelanggaran. Menurutnya, pekerjaan inti atau pokok tidak boleh dilaksanakan dengan sistem outsorcing (alih daya).

“Kami menilai ada pelanggaran karena seharusnya pekerjaan pokok tidak boleh dilakukan dengan sistem outsorcing,” katanya.

Abdi dan yang lainnya menilai hal tersebut sebagai penzaliman terhadap hak-hak karyawan. Sebagai perusahaan negara, seharusnya PT PLN mematuhi aturan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Guspardi Gaus  menerima aspirasi yang disampaikan mantan pegawai PT Heleyora Powerindo  dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi bekas keryawan vendor PT PLN tersebut. Agar persoalan itu menjadi jelas, DPRD juga akan meminta penjelasan dari pihak PT PLN dan PT Hereyola Powerindo sebagai vendor.

“Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dan supaya persoalan ini menjadi jelas kami juga akan meminta penjelasan kepada PLN dan vendornya agar bisa menyikapi secara objektif,” kata Guspardi.

Guspardi berjanji akan menjadwalkan pertemuan dengan PLN dan PT Hereyola Powerindo untuk mendapat penjelasan terkait persoalan itu. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, aspirasi yang disampaikan masyarakat wajib diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Guspardi  juga menyampaikan bahwa mantan pegawai PT Heleyora Powerindo selama ini memang betul betul bekerja sebagai tenaga inti  di PT. PLN bukan sebagai Sappan, OB, dan bagian lainnya yang bukan berkaitan dengan perusaan, (tis)

Balang

LEAVE A REPLY