Mahasiswa Demo Ke DPRD Sumbar Tuntut Pemeritah Agar Kematian Anggota KPPS Diusut

2177

PadangTIME.com –  Ratusan Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Padang menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sumatera Barat, Senin (20/5/2019). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah agar melakukan penyelidikan penyebab kematian anggota KPPS.

Demo tersebut digelar dengan inisiatif bersama dan kepedulian sesama manusia. “Kami disini, sangat berharap dengan transparansi penyebab kematian anggota KPPS,” ungkapnya.

Lanjut Indra, bukan hanya tentang kematian anggota KPPS, mahasiswa juga menuntut evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu terhadap Pemilu 2019.

“Pemilu April lalu sudah menelan korban nyawa yang sangat tidak sedikit. Ini sungguh tidak wajar dan harus ditindaklanjuti sebagai evaluasi untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujar Indra.
Para mahasiswa ini menilai sistem pemilu serentak tersebut harus dievaluasi. Selain juga perlu ada tim pencari fakta untuk membantu menuntaskan isu kemanusiaan terkait banyaknya panita pelaksanaan pemilu yang sakit dan bahkan meninggal dunia.
Terhitung sejak 32 hari pasca pemilu serentak tercatat sudah ada sebanyak 527 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia. Sebanyak 11.239 orang sakit. Di Sumatera Barat KPPS yang meninggal sebanyak enam ornag dan 108 orang sakit.
“Saat ini belum ada tindak lanjut oleh pemerintah untuk mencari gakta penyebab kematian seca medis. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya isu yang berkembang terkait kelelahan tidak menjadi penyebab kematian,” ujarnya.
Selain itu terkait pemberian santunan untuk para korban ini, para mahasiswa menilai pelaksanaannya tersendat. KPU RI telah menyatakan akan memberikan santunan sebesar Rp36 juta untuk para korban ini namun sampai sekarang sayangnya belum semua disalurkan.
Para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan adanya sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi. Masalah ini, ujar Indra harus secepat mungkin dilakukan dengan tuntas agar masyarakat tak bingung dan terpecah belah.
“Jangan sampai adanya saling klaim dan masalah kecurangan yang tak diselesaikan dengan jelas membuat masyarakat krisis kepercayaan pada pemerintah. Selain itu jangan sampai masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Selain itu para mahasiswa menuntut adanya penyelesaian terkait beberapa isu lainnya. Seperti masalah distribusi logistik tanpa pengawalan. Salah satunya di Jawa Tengah. Selain juga masalah adanya 9 distrik di Papua yang terlambat mencoblos karena keterlambatan kedatangan logistik.
Indra mengatakan kecewa karena kedatangan mereka ke gedung dewan tak disambut oleh seorang pun wakil rakyat DPRD Sumbar. Dia mengatakan maklum jika anggota dewan pastilah memiliki agenda ke luar kota demi menjalankan fungsi kedewanan. Namun menurut dia sangat tak etis jika tak seorangpun anggota dewan tetap tinggal di Padang dan berada di gedung dewan.
“Kami saja yang mahasiswa, di BEM pasti tak akan kosong. Setidaknya ada satu dua orang yang tetap tinggal di markas BEM untuk menindaklanjuti jika ada masalah di kampus. Masa ini anggota dewan sampai tak seorang pun ada di gedung DPRD ini,” ujar Indra geram.

“DPRD harus bertanggung jawab juga dengan keadaan ini, Pemilu tahun sekarang adalah terburuk yang pernah ada di Indonesia

Saat melaksanakan demo, dari 65 anggota DPRD tidak ada satupun yang menyambut aksi dari mahasiswa tersebut

Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Sumbar Rismunandar mengutarakan maafnya karena tidak ada Anggota DPRD yang menyambut mahasiswa.

“Saya minta maaf sekali kepada adik-adik semua, anggota DPRD ada kunjungan kerja ke luar kota,” ungkap Rismunandar.

Unjuk rasa tersebut, semula damai dan sempat terjadi dorong-dorongan dengan kepolisian. Sesekali terjadi aksi pukul terhadap mahasiswa dan kepolisian. (tis)

LEAVE A REPLY