Laporan Keuangan Pemprov Sumbar Kembali Raih WTP

1022
Padang TIME.com-Ditengah Maraknya  covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat, tetap memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP), terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019.
Penilaian BPK RI Perwakilan itu disampaikan dalam  sidang paripurna DPRD Sumbar,Rabu (20/5/). Hadir gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekda Alwis dan beberapa SKPD lainnya, yang berkaitan dengan keuangan daerah.
Paripurna DPRD Sumbar tersebut tetap memakai aturan protokoler covid-19, mempergunakan zoom meeting, sehingga hanya beberapa orang saja yang berada dalam ruangan paripurna, sehingga jarak bisa dijaga.
Sidang dipimpin langsung ketua DPRD Supardi dan didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo berjalan cukup tenang, tertib dan lancar.
 Ketua DPRD Sumbar memberikan apresiasi pada ketua BPK Sumbar Yusnadewi atas kehadirannya langsung ke gedung parlemen, bersama-sama para auditor dan staf lainnya, dalam rangka menyampaikan hasil laporan pemeriksaan, dihadapan sidang paripurna.
Supardi juga meminta pada Gubernur Sumbar agar meningkatkan managemen pengelolaan keuangan daerah yang kredible, agar efektif, efesien, transparan dan akuntable.
Dengan adanya pemeriksaan BPK, Supardi juga mengatakan hal yang sangat positif, karena bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah, meskipun dari hasil tersebut belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menilai masih adanya kelemahan dalam menyusun APBD dimana lebih mengutamakan ketepatan waktu dari ketepatan sasaran, selain itu banyak urusan program dan kegiatan yang tidak jelas target kinerjanya serta tidak ada relevansinya RPJMD/RKPD,” ungkap Supardi.
 Dalam jumpa pers Gibermur dan Kwtua DPRD Sumbar usai sidang,  disampaikan, hasil LHP-BPK atas LKPD tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan sistem pelaporan penggunaan keuangan daerah tidak memiliki masalah.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa puas dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan meminta pada semua SKPD agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa meminimalisir kesalahan, dalam penggunaan keuangan daerah. (PT)
Balang

LEAVE A REPLY

15 − = 6