Komisi IV DPRD Sumbar Tanggapi LKPJ 2019 dengan Mitra Kerjanya

1316

PadangTIME.com- Dari penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur  maka komisi IV DPRD Sumatera Barat menilai banyak yang belum tuntas seperti masih amburadulnya data kemiskinan (PKS/DTKS), sehingga menyulitkan pemberian bantuan BLT dalam condisi Covid-19 dan juga masih belum terta dan terkelolanya asset daerah dengan baik, dalam uoaya memberikan dukungan pada pemerintah daerah. Banyak hal lainnya juga belum tuntas, termasuk beasiswa dari dana hibah PT. Rajawali Corp, sehingga dana itu tidak termanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, hal ini dijelaskan Benny Utama dan Mesra dalam rapat komisi IV  dengan mitra kerjanya pada Selasa (12/5)

Dikatakan Benny Utama walaupun ini  merupakan LKPJ terakhir gubernur Sumbar priode 2016-2021, karena untuk tahun berikutnya akan disampaikan oleh Pj gubernur, karenaIrawan Prayitno berakhir masa jabatannya 16 February 2021, namun demikian nota pengantar ini harus adanya perobahan dimasa mendatang. Rapat Komisi IV ini dihadiri  dinas PUPR Sumbar,dan  Dinas PSDA.

Wakil ketua Komisi IV Metra dari fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya mempertanyakan capain dari kinerja dari masing- masing OPD, karena terkait dengan pencapaian RPJMD Provinsi Sumbar.

“Kita ingin mengetahui sudah sejauh apa indikator pencapaian tersebut, karena jangan sampai habis periode gubernur dan wakil gubernur masih banyak ditemukan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikejakan,” ujar Metra yang merupakan politisi Gerindra ini.

Menurut Metra, pihaknya ingin mengetahui secara jelas dan rinci sudah sejauh mana pencapaian kinerja dari fisik infrastruktur nya bagaimana, agar semua dapat dijelaskan.

“Kita ingin meminta kepada OPD yang terkait dapat mensinergikan dan satu pemahaman dalam melakukan perenanaan awal pembangunan hingga sampai tuntasnya pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Beni Utama dari fraksi Golkar mengatakan, pihaknya menilai berdasarkan hasil laporan dari masing- masing OPD yang sangat jauh dari target sangat disayangkan.

“Kita minta semua pihak dilibatkan dalam awal perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada lagi capaian realisasi anggaran sampai 30 persen seperti ini, yach kita minta juga gubernur juga mengawalnya,” ujar Beni Utama.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Sabar As mengatakan, pihaknya meminta kepada OPD agar lebih serius lagi dalam bekerja, janganlah persoalan anggaran yang terbatas selalu menjadi alasan.

“Kita minta jugalah kepada OPD agar kreatif mencari peluang dana, bisa melalui anggaran dari Pusat melalui kementrian dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten dan Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumbar dapat dioptimalkan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Rico Alvino dari fraksi PKB dan PDI P mempertanyakan keseriusan dari OPD yang bermitra khususnya dinas pekerjaan umum Sumbar, karena masih banyak ditemukan fakta dilapangan khusus daerah Kota Sawahlunto jalan masih banyak berlobang.

“Kita minta dinas Pekerjaan Umum untuk serius dalam mengatasi persoalan ini, karena jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat di Sawahlunto,” ujarnya.(tisna)

Balang

LEAVE A REPLY

41 − = 38