Komisi II DPRD Sumbar : Pihak Kripik Balado Sharleey Harus Tepati Kesepakatan Pembayaran Pasangon

357

Padang TIME.com – Adanya pemutusan hubungan kerja antara pegawai Perusahaan Keripik Balado Sharleey terhadap Sonita Maharani yang telah tuju tahun bekerja dan tidak membayarkan pasangon, upah dan lembur membuat Sonita Maharani mengadukan  Perusahaan Keripik Balado Sharleey pada LBH Padang, Disnaker Provinsi Sumatera Barat dan Komisi II DPRD Sumbar.

Untuk Menindaklanjuti pengaduan Sonita Maharani pihak  Komisi II DPRD Sumatera Barat yang langsung dipimpin Muzli M. Nur, S,Pd memanggil  pihak Perusahaan Keripik Balado Sharleey  ke gedung DPRD Sumbar Rabu (20/2) untuk mengambil kesepakatan  dalam memecahkan permasalahan Sonita Maharani korban PHK.

Usai melaksanakan pertemuan komisi II DPRD Sumbar membuat kesepakatan antara  pihak pertama ( Sonita Maharani) dan pihak kedua ( Perusahaan Keripik Balado Sharleey) yang difasilitasi pihak DPRD Sumbar , Dinas Tenaga Kerja dan Tramigrasi  Sumatera Barat  (Kepala UPTD Nakertran Wilaya I) .Kesepakatan yang ditetapkan tersebut adalah agar Pihak Perusahaan Keripik Balado Sharleey melakukan kewajibannya  untuk membayar upah pada Sonita Maharani  paling lambat bulan Maret 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan upah  dan Lembur  sesuai UMP Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan juga Muzli M. Nur Pihak  pertama  agar mematuhi aturan  yang ada  dengan menerima upah  dan biaya lembur yang telah disepakati  oleh  perusahaan Keripik Balado Sharleey . Sedankan untuk pihak   Dinas Tenaga Kerja dan Tramigrasi  Sumatera Barat   diharapkan dapat memonitor dan membantu  menyelesaikan  permasalahan yang terjadi  antara  Sonita Maharani dan Perusahaan Keripik Balado Sharleey (tisna)

LEAVE A REPLY